Menko Pangan Tegaskan Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta, Apaberita — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai kebijakan strategis yang terintegrasi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin, 11 November 2024.

Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, para gubernur, serta akademisi, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa percepatan swasembada pangan menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan target produksi pangan yang berkelanjutan.

“Berdasarkan arahan Presiden, kita harus bergerak cepat dan tepat. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan dan stabilitas harga bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bersatu padu,” ujar Zulkifli Hasan dalam sambutannya.

Menko Pangan juga menyoroti pentingnya modernisasi pertanian melalui penggunaan teknologi dan digitalisasi. Menurutnya, adopsi teknologi pertanian tepat guna dapat meningkatkan produktivitas petani secara signifikan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan pokok.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama. Inovasi dan riset harus menjadi tulang punggung sektor pertanian. Pemerintah akan memfasilitasi akses petani terhadap bibit unggul, pupuk bersubsidi, serta alat mesin pertanian,” tegasnya.

Langkah Konkret Menuju Swasembada Pangan

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah langkah konkret yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat. Pertama, perluasan areal tanam padi di luar Pulau Jawa, khususnya di kawasan timur Indonesia. Kedua, optimalisasi lahan rawa dan lahan kering melalui program cetak sawah baru.

Ketiga, pemerintah akan memperkuat cadangan pangan nasional dengan membangun gudang-gudang penyimpanan di sentra produksi. Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi fluktuasi harga dan gangguan distribusi. Keempat, perbaikan sistem irigasi dan pengelolaan air menjadi prioritas agar produktivitas lahan meningkat.

“Keputusan ini ditetapkan setelah melalui kajian mendalam bersama para ahli dan pemangku kepentingan. Kami optimistis target produksi beras nasional dapat meningkat hingga 10 persen pada tahun 2025,” jelas Zulkifli Hasan.

Selain itu, pemerintah juga berencana merevitalisasi koperasi tani dan memperkuat kelembagaan petani. Hal ini bertujuan agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok, baik di tingkat hulu maupun hilir.

Dukungan Fraksi dan Daerah

Menindaklanjuti rapat koordinasi tersebut, sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menko Pangan. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan persnya menyatakan bahwa langkah pemerintah sudah tepat dan perlu didukung penuh.

“Kami mendukung penuh program percepatan swasembada pangan. Ini adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan rakyat kecil. Fraksi PAN siap mengawal anggaran dan regulasi yang dibutuhkan,” ujar Saleh di kompleks parlemen, Senayan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang hadir secara daring, menyampaikan kesiapan daerahnya untuk menjadi lumbung pangan nasional. Ia menyebutkan bahwa Jawa Timur telah menyiapkan lahan seluas 500 ribu hektare untuk program intensifikasi pertanian.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat. Berdasarkan data Dinas Pertanian, produksi padi di Jawa Timur tahun ini mencapai 9,8 juta ton gabah kering giling. Dengan dukungan teknologi, kami yakin angka ini bisa meningkat,” kata Khofifah.

Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan

Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim pengawasan khusus untuk memantau pelaksanaan program di lapangan. Tim ini akan melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

“Kita tidak ingin program yang baik ini gagal karena masalah tata kelola. Karena itu, pengawasan akan dilakukan secara ketat dan berjenjang. Setiap temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko Pangan mengingatkan seluruh pihak agar tidak bermain spekulasi terkait harga pangan. Ia meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat.

“Keputusan pemerintah sudah jelas. Stabilitas harga adalah harga mati. Saya minta semua pihak untuk patuh dan mendukung kebijakan ini demi kepentingan rakyat banyak,” pungkas Zulkifli Hasan.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional akan semakin kokoh. Ke depan, seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk bekerja secara terkoordinasi dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar seremonial.