Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Cetak Biru Pendidikan Nasional

Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti memaparkan peta jalan reformasi pendidikan nasional dalam sebuah wawancara eksklusif. Di hadapan Pemimpin Redaksi Titis Widyatmoko, ia menjabarkan rencana strategis yang mencakup penyempurnaan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru, digitalisasi sekolah, hingga sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Mu'ti menegaskan bahwa pondasi utama transformasi pendidikan terletak pada kualitas sumber daya manusia, khususnya guru. Ia mengungkapkan bahwa kementerian sedang merancang skema insentif baru yang lebih adil dan berkelanjutan, termasuk percepatan sertifikasi serta pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kurikulum yang Lebih Ringan dan Kontekstual

Prof. Mu'ti menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka yang telah berjalan akan terus dievaluasi dan disesuaikan. Ia mengakui adanya masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait beban materi yang dianggap masih terlalu padat. "Kami ingin menghadirkan kurikulum yang tidak membebani anak secara berlebihan, tetapi tetap mengasah kemampuan literasi, numerasi, dan karakter," ujarnya. Konsep deep learning, lanjutnya, akan menjadi ruh baru dalam proses pembelajaran di ruang kelas.

Mendikdasmen juga menyinggung pentingnya muatan lokal yang memperkuat profil pelajar Pancasila. Sekolah, kata dia, harus menjadi ruang yang merdeka bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi sesuai konteks sosial-budaya masing-masing. Ia menjanjikan revisi terhadap sejumlah regulasi teknis agar lebih operasional dan tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.

Digitalisasi dan Akses Pendidikan

Dalam era pascapandemi, Mu'ti melihat percepatan digitalisasi sebagai keniscayaan. Namun, ia mengkritisi pendekatan yang hanya bertumpu pada pengadaan perangkat keras tanpa kesiapan infrastruktur dan kompetensi guru. "Digitalisasi bukan sekadar membagi-bagikan laptop atau tablet. Jauh lebih penting adalah menyiapkan ekosistem digitalnya," tegasnya. Kementerian, sambungnya, akan memperkuat kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan konektivitas di sekolah-sekolah pelosok.

Terkait PPDB, Prof. Mu'ti tidak memungkiri adanya gejolak di masyarakat setiap tahun ajaran baru. Ia mengisyaratkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi dengan tetap menjaga semangat pemerataan akses. "Kami akan duduk bersama pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan," katanya. Skema afirmasi bagi keluarga tidak mampu juga akan diperluas dan jalur prestasi akan dipertajam agar lebih selektif.

Kesejahteraan Guru dan Reformasi Birokrasi

Wawancara semakin dalam ketika membahas kesejahteraan pendidik. Mu'ti mengklaim bahwa pihaknya tengah bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memperbesar alokasi anggaran fungsional guru. "Penghargaan terhadap profesi guru harus konkret, bukan hanya ucapan terima kasih setiap Hari Guru," tegasnya. Ia juga membuka kemungkinan penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja yang mengukur dampak pengajaran terhadap perkembangan siswa, bukan sekadar beban jam mengajar.

Selain itu, reformasi birokrasi internal Kemendikdasmen menjadi perhatian. Prof. Mu'ti mengaku telah memangkas sejumlah prosedur pelaporan yang membebani kepala sekolah dan guru. "Birokrasi pendidikan harus ramping dan melayani, bukan menambah beban administratif," ucapnya. Ia mencontohkan penyederhanaan proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar lebih fleksibel dan tepat waktu.

Menutup wawancara, Mu'ti menyampaikan optimismenya bahwa generasi emas 2045 bukan sekadar slogan asalkan seluruh elemen bangsa bekerja sama. "Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Transformasi yang kami lakukan sekarang akan terasa hasilnya satu dekade mendatang," pungkasnya.