Mendagri Tito Pastikan Jembatan Enang-Enang Akan Diperkuat dan Dibangun Baru

ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk segera menangani persoalan Jembatan Enang-Enang di Provinsi Aceh. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan pada Sabtu, 13 Juli 2026, Tito secara langsung meninjau kondisi jembatan yang menjadi penghubung utama bagi ribuan warga tersebut.

“Pemerintah akan memperkuat jembatan lama dan membangun yang baru untuk memastikan keselamatan masyarakat,”

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda pemantauan infrastruktur pelayanan publik yang dilakukan Tito di beberapa titik di Aceh. Jembatan Enang-Enang, yang berada di Kabupaten Aceh Besar, selama ini melayani arus lalu lintas harian yang cukup padat, menghubungkan sentra-sentra pertanian dan perkebunan dengan pusat kota serta jalur utama menuju ibu kota provinsi. Kondisinya yang semakin mengkhawatirkan telah memicu kekhawatiran warga dan mendorong pemerintah daerah untuk segera mencari solusi.

Kondisi Jembatan yang Memprihatinkan

Berdasarkan pantauan di lapangan, Jembatan Enang-Enang yang dibangun pada dekade 1980-an telah menunjukkan sejumlah tanda kerusakan struktural yang signifikan. Retakan pada badan jembatan serta korosi pada rangka baja utama menjadi pemandangan yang tidak terhindarkan. Volume kendaraan berat yang melintasi jembatan ini setiap hari, termasuk truk pengangkut hasil bumi dan material pembangunan, disebut sebagai faktor utama yang mempercepat penurunan kualitas konstruksi.

Jembatan ini tidak hanya vital bagi mobilitas penduduk, tetapi juga menjadi urat nadi perekonomian di kawasan tersebut. Putusnya akses akibat kerusakan total akan mengisolasi sejumlah desa dan mengganggu distribusi barang, sehingga penanganannya tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan teknis dan pendanaan ke pemerintah pusat mengingat kapasitas fiskal yang terbatas.

Penegasan dan Komitmen Pemerintah Pusat

Mendagri Tito Karnavian dalam peninjauan itu menekankan bahwa penanganan Jembatan Enang-Enang kini menjadi prioritas nasional. Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran terkait untuk segera menyusun rencana aksi (action plan) yang bersifat menyeluruh. Rencana tersebut tidak hanya mencakup perbaikan struktural jembatan eksisting, tetapi juga desain dan pembangunan jembatan baru yang memenuhi standar keselamatan terkini. Kementerian Dalam Negeri akan mengambil peran aktif dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor, terutama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi risiko kecelakaan yang mengancam warga. Jembatan ini adalah jalur vital, maka penanganannya harus cepat tapi tetap memenuhi aspek teknis yang akurat,” ujar Tito. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan jembatan lama sepenuhnya. Selama melewati proses perkuatan dan penilaian keamanan, jembatan eksisting akan tetap difungsikan dengan pengaturan lalu lintas yang ketat untuk meminimalkan beban.

Langkah Teknis dan Skema Pendanaan

Meskipun rincian alokasi anggaran belum diumumkan secara resmi, Mendagri memberi sinyal bahwa skema pembiayaan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diminta untuk segera menyiapkan aspek administrasi, termasuk ketersediaan lahan untuk lokasi jembatan baru yang kemungkinan akan dibangun di samping struktur lama. Proses pembebasan lahan diharapkan berjalan paralel dengan penyusunan detail engineering design (DED).

Secara teknis, rencana perkuatan jembatan eksisting meliputi pemasangan penyangga tambahan berupa reinforced concrete pada bagian pilar yang masih layak, serta penggantian komponen baja yang mengalami korosi parah. Adapun jembatan baru akan didesain dengan kelas muatan yang mampu menahan beban hingga 25 ton, guna mengakomodasi kendaraan niaga yang selama ini menjadi salah satu sumber tekanan terbesar pada jembatan. Selama masa konstruksi, rekayasa lalu lintas berupa sistem buka-tutup atau pengalihan jalur sementara akan diterapkan untuk menjaga kelancaran transportasi.

Respons dan Sinergi Daerah

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyambut positif langkah cepat pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar menyatakan komitmen penuh untuk mendukung percepatan proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan di lapangan. “Kami siap berkolaborasi dalam setiap tahapan agar jembatan ini segera tertangani dengan standar terbaik,” ujarnya.

Selain itu, forum-forum komunitas dan pengguna jalan rutin di kawasan tersebut juga diharapkan dapat memberikan masukan untuk memastikan desain jembatan baru benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Dengan penanganan tuntas yang meliputi perbaikan konstruksi lama sekaligus penambahan unit jembatan baru, pemerintah menargetkan persoalan konektivitas di wilayah Aceh Besar dapat teratasi dalam beberapa bulan ke depan. Masyarakat pun berharap bahwa penegasan Mendagri ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah langkah konkret yang akan segera terwujud di lapangan.

Baca juga:

• Pelukis Difabel Tegal Tampil di Ajang Kreatif Humas Polri
• Manusia Lebih Ditakuti Satwa Liar Dibanding Singa, Temuan Baru Ungkap Fakta Meng...