Mendagri Sambut Baik Panja Komisi II DPR RI untuk Penguatan Perbatasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan yang diberikan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia. Hal ini terungkap dalam pertemuan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, usai rangkaian Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang membahas hasil kunjungan Panja ke berbagai titik perbatasan.

Berdasarkan laporan Apaberita.com, Mendagri menekankan bahwa dukungan dari DPR RI menjadi sangat krusial mengingat permasalahan di wilayah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks, mulai dari aspek keamanan, sosial-ekonomi, hingga penegakan kedaulatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas pemangku kepentingan agar penanganan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan komitmen Panja Komisi II. Apa yang sudah ditinjau dan direkomendasikan akan menjadi landasan kuat bagi BNPP untuk menyempurnakan strategi pengelolaan perbatasan ke depan,” ujar Mendagri dalam keterangan resmi yang diterima Apaberita.com.

Hasil Tinjauan Langsung dan Temuan Lapangan

Tim Panja Komisi II DPR RI sebelumnya telah menyambangi sejumlah titik di wilayah perbatasan Indonesia. Dari peninjauan tersebut, tim mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih memerlukan peran aktif seluruh pihak terkait. Beberapa persoalan yang mencuat antara lain keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya akses layanan publik, serta dinamika sosial yang seringkali luput dari perhatian.

Mendagri menuturkan, temuan-temuan ini semakin menegaskan bahwa pendekatan pembangunan perbatasan tidak bisa lagi bersifat sektoral dan instansional semata. Diperlukan rancangan kebijakan yang terintegrasi dan bersifat kolaboratif agar program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di garis depan negara.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Perbatasan adalah wajah negara. Di sinilah kedaulatan dan kesejahteraan harus hadir secara nyata. Saya berharap dukungan DPR RI, khususnya Komisi II, terus mengawal agenda prioritas ini,” imbuhnya.

Dengan masukan konstruktif dari Panja Komisi II, BNPP di bawah kepemimpinan Mendagri berkomitmen mempercepat koordinasi antar kementerian dan lembaga. Langkah konkret yang akan ditempuh mencakup percepatan pembangunan pos lintas batas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta penguatan kelembagaan pengelola perbatasan di tingkat daerah.

Rapat ini sekaligus menjadi momentum mempertegas arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan ke depan. Harapannya, sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, dan masyarakat akan mampu menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan yang maju, aman, dan sejahtera.