Megawati Usulkan Perubahan Struktur Dewan Keamanan PBB

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan perlunya perubahan mendasar atas struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil. Pandangan tersebut disampaikan dalam dialog dengan Presiden Timor Leste José Ramos-Horta di Jakarta pada Jumat (28/8/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden kelima Republik Indonesia juga menyinggung sejumlah konflik bersenjata di berbagai kawasan yang dinilainya tak kunjung usai akibat lemahnya fungsi PBB.

Megawati menegaskan bahwa susunan keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB yang terbentuk dari kesepakatan pasca-Perang Dunia II tidak lagi merepresentasikan peta kekuatan dan kepentingan negara-negara di dunia saat ini. Menurut dia, ketidakseimbangan struktur tersebut membuat keputusan badan tertinggi PBB itu kerap dianggap berat sebelah dan kehilangan legitimasi di mata negara berkembang.

Usulan Perubahan Struktur Keanggotaan

Dalam dialog yang berlangsung itu, Megawati menyatakan bahwa perubahan struktur Dewan Keamanan PBB harus mencakup peninjauan kembali atas hak veto yang selama ini hanya dimiliki lima negara anggota tetap. Ia menilai hak veto yang tidak diimbangi mekanisme pertanggungjawaban justru menjadi salah satu penghambat utama lahirnya resolusi yang berpihak pada perdamaian.

“Struktur Dewan Keamanan PBB harus disesuaikan dengan realitas dunia hari ini, bukan sekadar melanjutkan ketentuan yang disahkan puluhan tahun silam,” kata Megawati dalam keterangan yang diterima redaksi. Ia menambahkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan pemegang komitmen kuat terhadap perdamaian, memiliki kepentingan langsung atas reformasi lembaga multilateral tersebut.

Megawati juga mengingatkan bahwa pembahasan mengenai perluasan kursi Dewan Keamanan PBB sejatinya telah berlangsung lama dalam forum Majelis Umum, namun belum menghasilkan keputusan final. Ia mendorong negara-negara anggota agar menindaklanjuti agenda reformasi tersebut melalui jalur diplomasi yang lebih konkret, bukan sekadar wacana dalam sidang tahunan.

Kritik atas Konflik yang Tak Kunjung Usai

Pada bagian lain dialog, Megawati menyinggung sejumlah perang yang berkepanjangan di berbagai belahan dunia. Ia menilai konflik-konflik tersebut berlarut-larut sebagian karena mandat PBB tidak berjalan efektif, termasuk dalam hal perlindungan warga sipil dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke daerah konflik.

“Perang yang tak kunjung usai menunjukkan bahwa mekanisme yang ada belum mampu menjaga perdamaian dunia. Sudah saatnya negara-negara anggota duduk bersama dalam Rapat Koordinasi tingkat tinggi untuk mengevaluasi kinerja Dewan Keamanan PBB,” ujar Megawati.

Pernyataan tersebut selaras dengan posisi Indonesia yang sejak lama konsisten menyuarakan penguatan peran negara-negara kawasan dalam menjaga stabilitas global. Dalam berbagai forum internasional, delegasi Indonesia kerap menyampaikan bahwa reformasi PBB tidak boleh berhenti pada retorika, melainkan harus diwujudkan melalui keputusan politik yang mengikat seluruh anggota.

Dialog dengan Presiden Timor Leste

Pertemuan Megawati dengan Presiden José Ramos-Horta merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi antarnegara yang dilakukan di tengah dinamika politik Asia Tenggara. Selain membahas tatanan global, kedua tokoh juga saling bertukar pandangan mengenai kerja sama bilateral dan stabilitas kawasan.

Megawati menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ramos-Horta dan menilai dialog semacam ini penting untuk memperkuat solidaritas antarnegara dalam menyuarakan kepentingan bersama di forum multilateral. Presiden Timor Leste, dalam kesempatan itu, menyatakan dukungannya terhadap gagasan penguatan peran negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global.

Sebelumnya, PDIP melalui Pleno DPP dan Rapat Koordinasi nasional juga kerap menegaskan komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan diplomasi Indonesia. Fraksi PDIP di DPR RI diketahui menyuarakan hal serupa dalam pembahasan politik luar negeri bersama pemerintah.

Harapan atas Reformasi PBB

Megawati berharap reformasi Dewan Keamanan PBB dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh negara anggota. Ia menilai perubahan struktur tersebut bukan hanya persoalan pembagian kursi, melainkan soal keadilan dalam sistem tata kelola global yang selama ini dinilai timpang.

“Kita semua berharap PBB dapat kembali menjadi rumah besar bagi seluruh bangsa. Namun hal itu hanya mungkin tercapai apabila struktur dan mekanisme kerjanya benar-benar mencerminkan kepentingan semua pihak,” tegas Megawati.

Pernyataan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun sikap diplomasi Indonesia pada agenda Sidang Majelis Umum PBB berikutnya. Kementerian Luar Negeri RI selama ini konsisten menyuarakan perlunya reformasi Dewan Keamanan PBB, termasuk keterwakilan negara berkembang pada kursi keanggotaan tetap maupun tidak tetap.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Sekretariat PBB terkait pernyataan Megawati. Namun, isu reformasi Dewan Keamanan PBB dipastikan akan kembali menghangat seiring meningkatnya tekanan negara-negara berkembang terhadap tatanan multilateral yang dinilai sudah usang.