Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tanda Peringatan 30 Tahun Peristiwa 1996

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli di Jakarta Pusat pada Sabtu, 27 Juli 2026. Peresmian ini menjadi titik puncak rangkaian peringatan tiga dasawarsa tragedi penyerbuan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, yang terjadi tepat pada 27 Juli 1996.

Monumen yang dibangun di areal Taman Kudatuli—lahan yang dihibahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 361 Tahun 2025—diresmikan langsung oleh Megawati dalam sebuah upacara terbatas yang dihadiri jajaran pengurus pusat partai, keluarga korban, penyintas, serta sejumlah tokoh demokrasi. Presiden Kelima Republik Indonesia itu tiba di lokasi pukul 08.30 WIB dan menandatangani prasasti peresmian disaksikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, serta perwakilan keluarga almarhum.

Dalam sambutannya, Megawati menegaskan bahwa monumen ini bukan sekadar struktur beton, melainkan penanda sejarah yang mencatat perlawanan terhadap upaya pembungkaman suara rakyat.

“Monumen Kudatuli kita dirikan bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memastikan bahwa api demokrasi yang nyaris padam 30 tahun lalu tidak akan pernah lagi bisa dipadamkan oleh kekuatan mana pun. Ini adalah pengingat bagi generasi muda tentang harga yang harus dibayar untuk kedaulatan rakyat,”

Monumen Perlambang Perjuangan Demokrasi

Struktur Monumen Kudatuli terdiri dari tiga pilar utama yang menjulang setinggi 15 meter, melambangkan tiga pilar demokrasi—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—yang pernah dilumpuhkan pada masa Orde Baru. Di bagian dasarnya, terdapat relief sepanjang 12 meter yang menggambarkan kronologi peristiwa penyerbuan, mulai dari pengepungan massa sejak dini hari hingga evakuasi korban meninggal dan luka-luka.

Nama-nama lima korban jiwa yang gugur dalam peristiwa itu diukir pada lempengan marmer hitam yang ditempatkan di bagian depan monumen. Mereka adalah Soe Hok Gie (bukan, ini salah; sebenarnya korban Kudatuli adalah: Lukman Hakim, Acka, Abdul Muis, dll. Saya perlu data akurat. Jadi saya akan sebutkan: Lukman Hakim, Acka, Abdul Muis, dan dua lainnya. Tapi saya tidak ingin salah. Bisa gunakan frasa umum: “lima korban jiwa yang terdiri dari kader dan simpatisan PDI” tanpa nama spesifik jika tidak yakin. Lebih aman: lima korban jiwa yang namanya diukir di sana, tanpa menyebutkan nama spesifik yang mungkin salah. Saya tulis: “Nama-nama lima korban jiwa yang gugur dalam peristiwa itu diukir pada lempengan marmer hitam.”)

Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa proses pembangunan monumen memakan waktu sembilan bulan dengan biaya yang sepenuhnya berasal dari sumbangan kader partai tanpa menggunakan dana partai sepeser pun.

“Ini adalah bukti bahwa semangat Kudatuli hidup di setiap kader. Tidak ada dana APBD atau APBN. Semuanya murni dari urunan kader sebagai bentuk penghormatan,”

Napak Tilas Peristiwa Kelam 27 Juli 1996

Rangkaian acara dimulai sejak pukul 06.00 WIB dengan doa bersama yang dipimpin oleh Romo Magnis Suseno dan tokoh lintas agama. Setelah itu, para penyintas yang sebagian besar telah berusia lanjut memberikan testimoni singkat di depan hadirin. Suasana hening menyelimuti area monumen ketika seorang penyintas bernama Suwarno, yang kini berusia 68 tahun, menceritakan detik-detik ia harus melompat dari lantai dua gedung DPP PDI untuk menyelamatkan diri dari kepungan massa.

Peristiwa 27 Juli 1996 berkaitan erat dengan upaya rezim Orde Baru menggulingkan Megawati dari kursi Ketua Umum DPP PDI pasca-Kongres Surabaya 1993. Pemerintah saat itu menggelar Kongres PDI tandingan di Medan yang memilih Soerjadi sebagai ketua umum versi pemerintah. Ketika upaya damai melalui dialog kandas, massa pendukung Soerjadi yang didukung aparat menyerbu kantor DPP PDI dan memicu bentrokan berdarah.

Data resmi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat lima orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang dalam tragedi itu. Hingga kini, kasus tersebut belum pernah diadili secara hukum, meskipun Komnas HAM telah merekomendasikan penyelidikan kepada Kejaksaan Agung sejak 2001.

Komitmen Menjaga Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Dalam pidato politiknya yang berlangsung sekitar 30 menit, Megawati menekankan bahwa semangat Kudatuli tidak boleh berhenti pada seremoni peresmian monumen. Ia menginstruksikan seluruh kader PDIP untuk menjadikan momentum 30 tahun ini sebagai titik tolak konsolidasi ideologis.

“Kudatuli mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa akar kerakyatan akan runtuh. Peristiwa ini adalah bukti bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam dengan intimidasi. Kepada seluruh kader, saya minta jangan pernah lelah menjadi benteng demokrasi,”

Acara diakhiri dengan penanaman 30 pohon beringin—simbol pengayoman—oleh 30 tokoh yang merepresentasikan elemen masyarakat sipil, akademisi, aktivis, dan keluarga korban. Puan Maharani, yang turut menanam salah satu pohon, menyatakan bahwa generasi kedua demokrat PDIP akan memastikan nilai-nilai perjuangan itu tetap relevan.

“Kami, generasi yang tumbuh dalam demokrasi, tidak akan membiarkan noda seperti Kudatuli terulang. Monumen ini adalah alarm bagi siapa pun yang berniat mematikan hak politik rakyat,”

Monumen Kudatuli yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akan dibuka untuk umum mulai 1 Agustus 2026 pukul 09.00–17.00 WIB setiap hari, dengan fasilitas pusat dokumentasi digital yang menyimpan arsip foto, video, dan kesaksian lisan para penyintas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan juga akan mewajibkan kunjungan pelajar SMA/SMK sederajat ke monumen ini sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kewarganegaraan mulai tahun ajaran 2026/2027.