Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Prananda Prabowo Turut Mendampingi

Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meresmikan Monumen Kudatuli di halaman Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2026). Peresmian bertepatan dengan peringatan 30 tahun tragedi 27 Juli 1996 yang menjadi tonggak kelam sejarah demokrasi Indonesia. Megawati didampingi langsung oleh putranya, Muhammad Prananda Prabowo, yang juga menjabat sebagai Kepala Situation Room DPP PDIP, beserta jajaran pengurus teras partai dan sejumlah saksi sejarah penyerangan kantor tersebut.

Prosesi Peresmian

Upacara dimulai pukul 09.30 WIB dengan penghormatan kepada bendera Merah Putih. Megawati, mengenakan busana serba hitam khas partai, tampak hening sejenak di depan tirai penutup monumen. Ia lalu menarik kain merah yang menyelimuti struktur monumen setinggi lima meter tersebut, diiringi tepuk tangan hadirin dan lantunan lagu "Ibu Pertiwi". Monumen berbahan perunggu dan batu granit itu menampilkan figur-figur pejuang demokrasi, lidah api, serta tulisan "Kudatuli 27 Juli 1996 – Perjuangan Belum Selesai". Prananda berdiri di sisi kiri Megawati, sementara di sisi kanannya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hadir pula Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, dan jajaran pengurus lainnya. Usai peresmian, Megawati menaburkan bunga di pelataran monumen.

Makna Historis Kudatuli

Peristiwa 27 Juli 1996 menjadi catatan kelam ketika kantor DPP PDI di bawah kepemimpinan Megawati—yang saat itu masih menjadi PDI sebelum pecah—diserbu massa pendukung Soerjadi, rival Megawati yang diakui pemerintah Orde Baru. Penyerangan menewaskan sedikitnya lima orang, melukai puluhan lainnya, dan menjadi salah satu titik balik perlawanan terhadap rezim otoriter. Tragedi itu kini diakronimkan sebagai Kudatuli. Dokumen Komnas HAM dan berbagai kesaksian menyebut aparat keamanan kala itu justru melindungi gerak massa penyerbu. Bagi keluarga besar PDIP, Kudatuli adalah simbol pertaruhan harga diri dan kedaulatan partai yang tak bisa dikompromikan.

Pesan Megawati: Jaga Demokrasi

Dalam sambutannya, Megawati menegaskan bahwa monumen tersebut bukan sekadar tetenger fisik. "Monumen ini bukan untuk mengorek luka lama, melainkan pengingat bahwa demokrasi yang kita nikmati sekarang dibayar dengan air mata, darah, dan nyawa. Jangan pernah sia-siakan. Demokrasi harus dijaga dengan keberanian, bukan dengan tunduk pada kekuasaan," ujarnya dengan suara bergetar. Ia juga menyerukan kepada seluruh kader untuk tidak melupakan sejarah. "Partai ini lahir dari rahim penderitaan. Siapa pun yang berkhianat pada perjuangan rakyat, dia bukan kader sejati," tegas Megawati. Kutipan itu langsung mendapat aplaus panjang dari ratusan kader yang memenuhi halaman kantor.

Prananda Prabowo: Simbol Perlawanan

Prananda Prabowo yang kerap disebut "Mas Nanan" dalam lingkup internal partai, menyampaikan bahwa monumen ini merupakan hasil kerja kolektif kader muda PDIP. "Setiap inci monumen ini kami rancang agar menjadi narasi visual perlawanan terhadap tirani. Generasi milenial PDIP harus paham, Kudatuli bukan cerita masa lalu, tapi kompas moral untuk masa depan," kata Prananda di sela prosesi. Ia juga mengkoordinasikan pemasangan teknologi augmented reality pada monumen tersebut sehingga pengunjung dapat menonton dokumentasi peristiwa 27 Juli 1996 melalui ponsel pintar. Langkah ini dinilai sebagai upaya merawat ingatan sejarah di kalangan generasi digital.

Rangkaian Peringatan

Peresmian monumen adalah puncak acara peringatan yang telah dimulai sejak Senin (26/7/2026) malam dengan zikir dan doa bersama di RPTRA Kudatuli, Menteng, yang dihadiri sekitar 2.000 kader. Selanjutnya, PDIP menggelar pameran foto dan diskusi publik bertajuk "30 Tahun Kudatuli: Membaca Ulang Demokrasi Pasca-Reformasi" di Aula DPP PDIP. Para pembicara meliputi sejarawan Bonnie Triyana, pengamat politik Hendri Satrio, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya pengakuan resmi negara atas korban Kudatuli. Hingga kini, pemerintah belum secara eksplisit menyatakan penyesalan terhadap peristiwa tersebut, meski Komnas HAM sudah menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat.

Reaksi Publik dan Politik

Langkah PDIP mendirikan monumen mendapat respons beragam. Sejumlah tokoh masyarakat sipil memuji sebagai upaya penguatan memori kolektif bangsa. "Ini pelajaran penting bahwa demokrasi tak bisa ditukar dengan kepentingan sesaat," ujar Direktur Imparsial, Gufron Mabruri. Namun, beberapa pengamat menilai monumen tersebut sekaligus memperkuat narasi politik PDIP menjelang tahun politik 2029. Di sisi lain, internal PDIP menyatakan peresmian ini murni agenda kebudayaan dan ideologi, bukan kampanye terselubung. Ketua DPP Ahmad Basarah menegaskan, "Kami hanya menjalankan mandat Kongres V untuk mendirikan museum dan monumen perjuangan partai. Tak ada kaitan dengan elektoral praktis."

Rencana Monumen Nasional

Selain monumen di halaman DPP, PDIP berencana membangun Museum Demokrasi Nasional di atas lahan seluas 2,5 hektare di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Megawati menyebut museum itu akan menjadi pusat dokumentasi perjuangan demokrasi Indonesia, bukan hanya milik PDIP, tetapi milik seluruh rakyat. "Museum itu nanti tempat belajar bagi anak-anak kita agar tahu bahwa kemerdekaan berpendapat bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan tanpa henti," kata Megawati menutup sambutannya. Prananda dipercaya memimpin tim teknis pembangunan museum yang ditargetkan selesai pada 2028, bersamaan dengan peringatan 30 tahun Reformasi.