Massa Berunjuk Rasa di Depan DPR, Tuntut Transparansi Kebijakan

JAKARTA, KAMIS — Sekitar 1.500 orang dari unsur mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026. Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu menuntut transparansi penyusunan kebijakan publik serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran negara. Dalam aksinya, massa menutup sebagian lajur Jalan Gatot Subroto sehingga arus lalu lintas di sekitar kawasan parlemen mengalami kemacetan hingga ratusan meter.

Berdasarkan pemantauan di lokasi, massa tiba di titik kumpul depan gerbang utama parlemen secara bertahap sejak pukul 08.00 WIB. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar setiap keputusan politik yang akan disahkan oleh DPR melalui proses pembahasan yang terbuka. Petugas ketertiban yang diturunkan memantau jalannya aksi dari balik pagar pengaman berbentuk kawat berduri yang dipasang sejak malam sebelumnya.

Delapan Tuntutan Massa

Dalam orasi yang berlangsung di atas truk panggung, perwakilan koalisi massa menegaskan delapan poin tuntutan yang tercantum dalam pernyataan sikap. Tuntutan tersebut mencakup keterbukaan data dalam setiap rapat pembahasan rancangan undang-undang, pelibatan masyarakat sipil sebelum suatu keputusan ditetapkan, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai membebani masyarakat kecil.

"Kami tidak menolak pembangunan. Kami menolak keputusan yang diambil tanpa kehadiran rakyat. DPR wajib memastikan setiap rancangan dibahas secara terbuka berdasarkan UU yang berlaku," ujar seorang perwakilan aliansi mahasiswa saat memimpin orasi di depan massa.

Ia juga menyatakan bahwa koalisi akan terus mengawal tindak lanjut DPR terhadap pernyataan sikap yang diserahkan pada hari ini. "Jika tidak ada jawaban dalam waktu yang ditetapkan, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar," tegasnya.

Penjagaan Aparat dan Situasi Keamanan

Ribuan personel gabungan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja disiagakan di sekitar lokasi aksi. Mereka membentuk barisan di tiga titik penyekatan untuk memisahkan massa dengan lingkungan gedung parlemen. Hingga pukul siang, aksi berjalan kondusif tanpa bentrokan fisik antara massa dan aparat.

Sejumlah peserta aksi menyampaikan orasi tunggal yang mengkritik kebijakan ekonomi yang dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, sekelompok peserta membentangkan spanduk berisi dukungan terhadap penguatan pengawasan anggaran oleh lembaga pemeriksa keuangan negara. Tidak tercatat penyanderaan kendaraan dinas maupun perusakan fasilitas umum selama aksi berlangsung.

Sementara itu, layanan kesehatan darurat disiapkan di posko yang dibangun massa di sisi timur lokasi. Petugas medis relawan menyatakan setidaknya dua peserta mengalami dehidrasi dan mendapat penanganan di lokasi tanpa perlu rujukan ke rumah sakit.

Respons DPR dan Tindak Lanjut

Pihak Sekretariat Jenderal DPR melalui petugas protokol menerima pernyataan sikap yang diserahkan oleh perwakilan massa pada pukul 12.15 WIB di gerbang utama. Dalam penyerahan tersebut, perwakilan massa membacakan tuntutan secara resmi dan meminta jawaban tertulis dari pimpinan dewan.

"Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh Fraksi untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja masing-masing," ujar seorang pengurus kefraksian yang menerima dokumen tersebut, Kamis (27/8).

Ia menambahkan bahwa setiap tuntutan akan dibahas dalam Rapat Koordinasi internal sebelum ditetapkan sebagai agenda pembahasan. "Kami memastikan aspirasi ini masuk dalam notulensi dan dibawa ke meja Pleno sesuai prosedur yang berlaku," jelasnya.

Sampai dengan pemberitaan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan dewan mengenai jadwal pembahasan tuntutan tersebut. Namun, sejumlah anggota dewan yang ditemui di lingkungan kompleks parlemen menyatakan siap menghadirkan perwakilan massa dalam rapat dengar pendapat apabila dijadwalkan oleh pimpinan.

Aksi Bubar Tertib

Setelah pembacaan pernyataan sikap dan doa bersama, massa resmi membubarkan diri pada pukul 14.30 WIB. Koordinator lapangan memastikan seluruh peserta meninggalkan lokasi secara tertib tanpa iring-iringan tambahan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto mulai pulih normal sekitar 30 menit setelah massa meninggalkan titik aksi.

Dalam pernyataan penutup, koalisi massa menegaskan akan mengawal setiap keputusan politik yang disahkan DPR terkait tuntutan yang disampaikan. Mereka menetapkan tenggat waktu jawaban tertulis dari dewan dan menyatakan siap menggelar aksi susulan apabila tuntutan tidak ditindaklanjuti sesuai harapan.