Laskar Poetra Soedirman Deklarasi di Unsoed, Akademisi Ingatkan Netralitas Pejabat
PURWOKERTO — Laskar Poetra Soedirman menyelenggarakan deklarasi di depan Patung Jenderal Soedirman, Kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Rabu 7 Febru...
PURWOKERTO — Laskar Poetra Soedirman menyelenggarakan deklarasi di depan Patung Jenderal Soedirman, Kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Rabu 7 Februari 2024. Kegiatan tersebut digelar untuk menyampaikan sikap organisasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sekaligus menyerukan agar seluruh pejabat negara menjaga netralitas dan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan politik praktis. Para peserta hadir dengan atribut khas organisasi dan membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan yang dibacakan dalam rangkaian acara.
Kronologi Deklarasi di Kampus Unsoed
Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lokasi, deklarasi dimulai pada pagi hari dengan pembacaan ikrar oleh koordinator Laskar Poetra Soedirman di hadapan Patung Jenderal Soedirman. Lokasi tersebut dipilih secara simbolis sebagai penghormatan terhadap nilai kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang dikenal tegas memisahkan urusan kenegaraan dari kepentingan politik. Sebelum ikrar dibacakan, para peserta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam suasana yang berlangsung khidmat.
Dalam sambutannya, koordinator Laskar Poetra Soedirman menyatakan bahwa deklarasi ini merupakan wujud keprihatinan masyarakat sipil terhadap dinamika politik nasional yang semakin memanas menjelang hari pemungutan suara. "Kami menegaskan bahwa pejabat negara, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, wajib bersikap netral dan dilarang memanfaatkan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon," ujarnya di hadapan peserta. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan oleh ratusan peserta yang memadati area sekitar patung.
Seruan Netralitas Penyelenggara Negara
Dalam teks deklarasi yang dibacakan, terdapat sejumlah poin yang menjadi tuntutan utama organisasi. Pertama, seluruh aparatur sipil negara dan pejabat publik diminta menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan mengenai netralitas yang telah disahkan. Kedua, penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu, diminta bekerja secara profesional dan berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan. Ketiga, masyarakat diminta aktif mengawasi seluruh tahapan pemilu agar proses demokrasi berlangsung jujur dan adil.
"Netralitas bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami mengingatkan bahwa oknum pejabat yang memihak dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Karena itu, kami mendukung langkah aparat penegak hukum untuk memproses setiap pelanggaran netralitas sesuai ketentuan yang berlaku," demikian pernyataan yang dibacakan dalam deklarasi tersebut.
Landasan Hukum dan Pengawasan Publik
Seruan netralitas yang disampaikan Laskar Poetra Soedirman sejalan dengan sejumlah ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN diwajibkan menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Ketentuan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan larangan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
Menurut para akademisi dan pengamat politik yang memantau jalannya deklarasi, keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal pemilu merupakan bagian penting dari penguatan demokrasi. Mereka menilai bahwa tekanan publik yang konsisten dapat mendorong penyelenggara negara bekerja lebih disiplin. "Partisipasi seperti ini harus dijaga agar berlangsung damai dan berdasarkan aturan, bukan dengan cara-cara yang justru menimbulkan kekacauan," ujar salah satu pengamat di sela-sela kegiatan.
Koordinator kegiatan menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan tahapan pemilu hingga hari pemungutan suara. "Kami tidak ingin ada pihak yang mengatasnamakan kepentingan rakyat justru merusak proses demokrasi. Karena itu, kami siap bersinergi dengan aparat keamanan dan penyelenggara pemilu untuk menjaga ketertiban selama tahapan berlangsung," tegasnya. Ia juga berharap seluruh fraksi di lembaga perwakilan rakyat konsisten memperjuangkan pemilu yang bersih dan netral.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama serta pembacaan pernyataan sikap yang kemudian diserahkan kepada perwakilan instansi terkait. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada gangguan berarti selama jalannya deklarasi. Aparat kepolisian setempat tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Laskar Poetra Soedirman menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi sesuai dengan amanat perundang-undangan.
Comments (0)