Kurnia Ramadhana Resmi Jabat Deputi Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI

Jakarta — Pemerintah secara resmi menunjuk Kurnia Ramadhana sebagai Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media pada Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia. Pelantikan yang digelar di Kantor Bakom pada Selasa (10/6/2026) ini menandai babak baru pengelolaan komunikasi strategis negara, khususnya dalam menjembatani lembaga pemerintah dengan media massa dan pemangku kepentingan nasional.

Dalam sambutan perdananya, Ramadhana menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem komunikasi publik yang transparan, responsif, dan berbasis kolaborasi. “Saya menerima amanah ini sebagai panggilan untuk memastikan suara pemerintah tersampaikan dengan jernih, dan sebaliknya, aspirasi publik lewat media tertangkap secara utuh oleh pembuat kebijakan,” ujarnya di hadapan para pejabat Bakom dan perwakilan organisasi media yang hadir secara terbatas.

Profil dan Rekam Jejak

Sebelum menduduki posisi strategis ini, Kurnia Ramadhana dikenal sebagai profesional komunikasi yang telah menapaki karier lebih dari dua dekade di ranah hubungan masyarakat dan diplomasi publik. Lulusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia ini mengawali jejaknya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, lalu berperan penting dalam tim komunikasi kepresidenan pada periode sebelumnya. Rekam jejaknya mencakup penanganan isu-isu sensitif seperti komunikasi krisis saat pandemi dan pengelolaan citra Indonesia di kancah internasional.

Kepala Bakom RI, dalam sambutannya, menyatakan keyakinannya terhadap kapasitas Ramadhana. “Pengalaman dan jejaring luas yang dimiliki akan menjadi modal berharga bagi Bakom untuk semakin adaptif menghadapi lanskap media yang berubah cepat. Deputi ini akan menjadi ujung tombak kami dalam membangun hubungan setara dan saling menghormati dengan seluruh insan pers,” tegasnya.

Peran Krusial di Era Banjir Informasi

Posisi Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media lahir dari restrukturisasi kelembagaan komunikasi pemerintah yang bertujuan mengonsolidasikan fungsi-fungsi yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian. Tugas utama deputi ini mencakup tiga pilar: fasilitasi akses informasi bagi jurnalis, pengembangan kemitraan komunikasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, serta pengelolaan kampanye komunikasi publik lintas platform.

Ramadhana menekankan bahwa tantangan disinformasi dan misinformasi membuat peran Bakom semakin vital. “Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan siaran pers satu arah. Diperlukan mekanisme yang memungkinkan klarifikasi cepat dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat literasi media di tengah masyarakat,” jelasnya. Ia juga mengisyaratkan akan mempercepat penyusunan protokol kemitraan dengan redaksi dan asosiasi jurnalis guna memastikan standar etika dan akurasi tetap terjaga.

Agenda Seratus Hari Pertama

Dalam kesempatan tersebut, Ramadhana memaparkan beberapa prioritas yang akan dijalankan dalam seratus hari pertamanya. Pertama, restrukturisasi internal sub-deputi untuk memangkas birokrasi pelayanan informasi yang selama ini dikeluhkan kalangan media. Kedua, peluncuran portal data terbuka yang memuat indikator kinerja pemerintah secara real-time, sehingga jurnalis dapat mengakses basis data primer tanpa ketergantungan penuh pada narasumber. Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program sertifikasi komunikasi pemerintah bekerja sama dengan lembaga akademik terkemuka.

“Kami akan memperbanyak forum interaksi langsung antara pembuat kebijakan dan media, bukan sekadar konferensi pers formal. Diskusi rutin, roundtable discussion, dan kunjungan lapangan bersama akan menjadi ruang yang kami bangun agar tercipta saling pengertian yang lebih dalam,” tambahnya. Ia juga menyatakan akan segera bertemu dengan Dewan Pers dan asosiasi media siber untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan dinamika persaingan platform digital yang memengaruhi industri media.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Penunjukan ini mendapatkan respons positif dari kalangan pengamat komunikasi politik. Sejumlah pihak menilai bahwa figur dengan latar belakang praktisi yang kuat seperti Ramadhana dapat menjembatani ketegangan yang kerap muncul antara kepentingan pemerintah dan kebebasan pers. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa keberhasilan peran ini sangat bergantung pada konsistensi dalam menjaga independensi Bakom sebagai lembaga fasilitasi, bukan sebagai corong propaganda.

Ramadhana menanggapi hal tersebut dengan menegaskan bahwa Bakom tidak akan mengambil alih fungsi redaksi media. “Peran kami adalah memastikan bahwa informasi yang beredar akurat dan kontekstual. Kami tidak akan mengintervensi kebijakan redaksional. Justru, dengan kemitraan yang kokoh, kita bisa bersama-sama memerangi disinformasi yang merusak kredibilitas informasi publik,” tegasnya menutup sesi.

Dengan dilantiknya Kurnia Ramadhana, publik dan insan media kini menanti langkah konkret yang akan mengubah wajah komunikasi pemerintah menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada pelayanan informasi yang prima. Agenda besar menanti, dan kinerja deputi baru ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana negara hadir dalam ruang informasi yang sehat dan demokratis.