KP CM Afridi Bertekad Lanjutkan Long March PTI ke Islamabad

PESHAWAR — Menteri Besar Khyber Pakhtunkhwa (KP) Sohail Afridi menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap akan melanjutkan rencana long march Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ke Islamabad pada 4 Oktober, meski pemerintah pusat mengancam memberlakukan pemerintahan gubernur dan keadaan darurat di provinsi itu.

Pernyataan tegas itu disampaikan Afridi dalam konferensi pers di Peshawar, Selasa, di tengah ketegangan politik yang semakin memanas antara pemerintah pusat dan partai oposisi utama. Kedua pihak tampak mengambil posisi masing-masing tanpa tanda-tanda akan mengalah.

Pemerintah Pusat Ancam Pemberhentian Pemerintah KP

Situasi memanas setelah pemerintah pusat mengancam akan "mengirim pemerintahan PTI di KP pulang" dengan cara memberlakukan pemerintahan gubernur atau keadaan darurat apabila pimpinan PTI tidak mengurungkan rencana unjuk rasa ke Islamabad. Ancaman ini menempatkan masa depan pemerintah provinsi sebagai taruhan langsung dalam konflik tersebut.

Rencana march tersebut merupakan bagian dari gerakan protes nasional yang diumumkan PTI untuk menuntut pembebasan pendirinya, Imran Khan, yang hingga kini masih ditahan. Bagi PTI, perjalanan ke Islamabad adalah simbol perlawanan; bagi pemerintah, ia adalah gangguan terhadap ketertiban.

Fase Pertama: Menuju Swabi Perbatasan Punjab

Meski menghadapi tekanan, Afridi terdengar menantang. Ia menyatakan bahwa unjuk rasa yang direncanakan akan menjadi "tak tertandingi dalam sejarah negara". Menurutnya, dalam fase pertama, para pendemo akan mencapai Swabi, kawasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Punjab.

1. Fase pertama — massa bergerak menuju Swabi, titik perbatasan strategis antara KP dan Punjab.
2. Fase berikutnya — setibanya di Swabi, Afridi menegaskan bahwa "kami harus bergerak maju" menuju Islamabad.
3. Kesiapan menghadapi risiko — Afridi memperingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan "petualangan" atau aksi gegabah.

"Rakyat KP akan melindungi mandat mereka seperti yang mereka lakukan dalam pemilu umum 8 Februari," kata Afridi.

Afridi Tuduh PML-N Susupkan Kader ke Rangkaian PTI

Afridi juga menuduh partai penguasa, PML-N, merencanakan penyusupan kader-kadernya ke barisan PTI untuk memicu kekacauan. Ia menegaskan bahwa gerakan pihaknya damai dan seluruh kader akan datang tanpa senjata.

"Kami damai dan kader-kader kami tidak akan bersenjata. Siapa pun yang memegang sesuatu di tangannya atau membuat kerusuhan bukan dari kalangan kami," tegasnya.

Lebih jauh, Afridi mengungkapkan bahwa dalam rangkaian march telah disusun rantai komando yang jelas. Jika seorang pimpinan dinyatakan hilang, maka orang lain akan langsung menggantikan perannya, sehingga kelangsungan gerakan tidak terganggu.

Kontak Pintu Belakang dan Kritik atas Kebijakan Antiteror

Menjawab pertanyaan soal kemungkinan kontak pintu belakang dengan pemerintah, Afridi mengakui bahwa mungkin saja pimpinan partai melakukan komunikasi semacam itu. Namun dirinya, ujar Afridi, justru ditugaskan untuk melakukan perlawanan.

Kembali mengkritik pemerintah pusat, Afridi menilai bahwa pemerintah federal telah menerapkan kebijakan antiterorisme yang sama di KP selama 22 tahun tanpa mampu mengakhiri kekerasan di provinsi tersebut. Kritik ini memperlihatkan bahwa ketegangan bukan sekadar soal march, melainkan juga soal lama berlarutnya persoalan keamanan yang dianggap gagal ditangani.

Dengan posisi yang saling tegang, Pakistan kini berdiri di persimpangan: apakah PTI akan melanjutkan konvoi hingga jantung ibu kota, atau pemerintah pusat akan menekan KP dengan langkah-langkah darurat. Segalanya ditentukan dalam hari-hari menjelang 4 Oktober.