Kongres AS Tak Pernah Sahkan Anggaran Riil, Krisis Fiskal Mengintai

Washington, D.C. — Kongres Amerika Serikat kembali menghadapi kritik tajam atas kegagalannya menyusun anggaran tahunan yang komprehensif. Selama bertahun-tahun, alih-alih mengesahkan anggaran riil yang mengintegrasikan belanja dan pendapatan negara, lembaga legislatif tersebut justru berulang kali mengandalkan resolusi lanjutan jangka pendek atau continuing resolution yang hanya menambal kebutuhan fiskal sementara. Praktik ini dinilai sebagai akar dari ketidakstabilan anggaran yang kian kronis.

Kurt Couchman, seorang penulis dan analis kebijakan fiskal, dalam argumennya menegaskan bahwa Kongres harus segera meninggalkan kebiasaan perpanjangan pendanaan sementara dan beralih ke proses anggaran tahunan yang utuh. Menurutnya, hanya dengan pendekatan itu Kongres dapat merebut kembali kendali fiskal sekaligus memulihkan kepercayaan publik yang terus terkikis.

Kronologi Kegagalan Anggaran Kongres

1. 1974: Kongres mengesahkan Congressional Budget Act, yang seharusnya mewajibkan penyusunan anggaran tahunan terpadu antara belanja dan pendapatan.
2. 1998–2024: Dalam rentang lebih dari dua dekade, Kongres nyaris tidak pernah menyelesaikan seluruh 12 RUU alokasi anggaran tepat waktu sebelum awal tahun fiskal dimulai.
3. Era 2000-an hingga kini: Ketergantungan pada continuing resolution meningkat drastis, sering kali disertai ancaman penutupan pemerintah (government shutdown) yang berulang.
4. Kondisi terkini: Defisit federal terus membengkak, dan utang nasional melampaui ambang batas yang mengkhawatirkan banyak ekonom.

Couchman menyoroti bahwa masalah utamanya bukan sekadar angka defisit, melainkan lemahnya proses pengambilan keputusan. Ketika Kongres hanya memperpanjang anggaran lama, mereka kehilangan kesempatan untuk mengevaluasi prioritas belanja, menyesuaikan pendapatan, dan merespons kebutuhan nasional yang berubah. Akibatnya, kebijakan fiskal berjalan tanpa arah strategis.

Dampak Bagi Ekonomi dan Kepercayaan Publik

Ketidakmampuan Kongres mengesahkan anggaran komprehensif berdampak luas. Ketidakpastian pendanaan membuat lembaga pemerintah sulit merencanakan program jangka panjang, sementara pelaku pasar menanggung risiko volatilitas kebijakan. Survei berbagai lembaga menunjukkan kepercayaan publik terhadap kemampuan Kongres mengelola keuangan negara berada di titik terendah.

"Tanpa anggaran yang utuh, Kongres pada dasarnya menyerahkan kendali fiskal kepada kebetulan dan tenggat waktu darurat. Itu bukan tata kelola, itu kegagalan tata kelola," ujar Couchman dalam argumennya.

Beberapa pengamat fiskal menilai reformasi proses anggaran memerlukan kombinasi reformasi aturan internal Kongres, penguatan mekanisme pengawasan, serta kemauan politik lintas partai. Tanpa itu, pola krisis demi krisis diprediksi akan terus berulang setiap tahun fiskal.

Data di atas memperlihatkan jurang lebar antara teori dan praktik. Couchman menegaskan bahwa Kongres memiliki kewenangan konstitusional penuh untuk menetapkan anggaran, namun kewenangan itu tidak berarti apa-apa tanpa kemauan menjalankannya secara serius. Pemulihan kepercayaan publik, menurutnya, hanya bisa dimulai dari pengesahan anggaran riil yang transparan dan akuntabel.