Kepala BGN Janjikan Transparansi Menu MBG via Sistem Digital

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa seluruh orang tua siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dapat memantau secara langsung menu dan kandungan gizi makanan anak mereka melalui sistem digital yang mulai dioperasikan pekan depan. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026), sebagai bagian dari percepatan transparansi dan akuntabilitas program prioritas nasional yang menyasar jutaan peserta didik di seluruh Indonesia.

“Mulai minggu depan, setiap orang tua dapat mengakses informasi detail menu MBG yang disajikan di sekolah anaknya. Tidak hanya jenis lauk dan sayur, tetapi juga komposisi kalori, protein, vitamin, mineral, hingga asal bahan baku akan terbuka untuk publik,” ujar Sudaryono di hadapan awak media. Kepala BGN itu menjelaskan bahwa sistem ini merupakan terobosan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyediaan pangan bergizi bagi anak-anak Indonesia.

Mekanisme Pemantauan oleh Orang Tua

Sistem digital yang dikembangkan oleh BGN bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika ini akan terintegrasi dengan basis data dapur MBG di seluruh Indonesia. Setiap dapur wajib mengunggah menu harian, sertifikat bahan pangan, serta hasil uji laboratorium kandungan gizi secara real-time melalui aplikasi khusus. Orang tua dapat mengakses informasi tersebut melalui situs web resmi BGN atau aplikasi pantau-mbg.id yang akan dirilis serentak pada 3 Agustus 2026.

“Kami membangun arsitektur data yang memungkinkan publik melihat secara langsung apa yang dikonsumsi anak-anak mereka. Jika menu yang tertera daun singkong dengan ikan kembung, maka di sistem akan tampak nilai gizinya, dari mana ikan tersebut dibeli, dan berapa harganya. Ini adalah bentuk transparansi maksimal,” papar Sudaryono. Ia menambahkan, pada tahap awal sistem akan berlaku untuk 14.200 sekolah dasar dan menengah di 212 kabupaten/kota yang sudah menerima MBG, dengan rencana perluasan ke seluruh titik layanan dalam enam bulan ke depan.

Dalam kesempatan itu, BGN juga memperkenalkan fitur pengaduan terpadu. Orang tua dapat melaporkan ketidaksesuaian antara informasi di sistem dengan kondisi faktual—misalnya jika menu yang disajikan berbeda atau kualitasnya tidak sesuai standar—melalui kanal yang sama. Laporan akan langsung masuk ke pusat kendali BGN dan ditembuskan ke inspektorat daerah.

Reformasi Internal Dorong Kepercayaan Publik

Langkah membuka akses informasi gizi ini tidak lepas dari serangkaian perombakan internal yang dilakukan Sudaryono sejak dilantik menjadi Kepala BGN pada Juni 2026. Sebelumnya, ia mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan 261 pegawai BGN yang terbukti melakukan pelanggaran integritas, mulai dari penyalahgunaan wewenang, markup harga pengadaan bahan pangan, hingga pemalsuan laporan distribusi. Pemecatan massal tersebut dilakukan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita tidak bisa bicara transparansi kepada masyarakat jika di dalam tubuh BGN sendiri masih ada oknum yang bermain-main dengan hak anak bangsa. Pemecatan 261 orang itu adalah pesan bahwa era baru BGN tidak memberi tempat bagi pelanggar sekecil apa pun,” tegas Sudaryono. Ia menyebut bahwa dari 261 pegawai yang diberhentikan, 47 di antaranya merupakan pejabat struktural yang kini sedang menjalani proses hukum lebih lanjut.

Reformasi internal itu turut mencakup rotasi 389 pegawai, penerapan sistem pengawasan berlapis, serta kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi seluruh aparatur BGN. Sudaryono optimistis, dengan dukungan sistem digital yang transparan dan mesin birokrasi yang bersih, kepercayaan publik terhadap program MBG akan pulih dan menguat.

Komitmen Keberlanjutan dan Pelibatan Masyarakat

Sudaryono menekankan bahwa transparansi bukan sekadar proyek jangka pendek. BGN telah menjalin kerja sama dengan BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah, serta KPK untuk melakukan audit berkala terhadap seluruh simpul distribusi MBG. Hasil audit tersebut juga akan dipublikasikan melalui sistem digital yang sama, sehingga masyarakat dapat mengikuti sejauh mana program ini dikelola dengan baik.

“Kami ingin masyarakat menjadi mata dan telinga program MBG. Dengan keterbukaan ini, jika ada satu saja dapur yang melanggar, publik akan langsung tahu dan kami bisa bertindak cepat,” ujar Sudaryono. Ia juga mendorong agar orang tua aktif memberikan masukan melalui forum komunikasi yang akan dibentuk di tingkat sekolah. Forum ini diharapkan menjadi wadah dialog antara penyedia MBG, sekolah, komite orang tua, dan dinas kesehatan setempat.

BGN menargetkan pada akhir 2026 seluruh 42.000 sekolah penerima MBG telah terhubung dengan sistem pemantauan digital. Untuk mendukung hal itu, BGN mengalokasikan anggaran Rp127 miliar dari APBN Perubahan 2026 guna pengadaan infrastruktur teknologi informasi dan pelatihan bagi petugas dapur. “Ini investasi untuk masa depan anak Indonesia. Tidak ada lagi cerita makanan tidak layak sampai ke mulut mereka,” pungkas Sudaryono.