Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Tewas dalam Serangan Houthi di Riyadh

Jakarta — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan tidak ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia akibat serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (10/10). Kepastian itu disampaikan setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh melakukan koordinasi intensif dengan otoritas setempat guna mendata seluruh korban dalam insiden tersebut.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, menyatakan bahwa pemantauan terhadap perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi terus dilakukan secara berjenjang. Menurutnya, verifikasi data korban masih berlangsung untuk memastikan tidak ada WNI yang turut terdampak, khususnya mereka yang sedang berada di sekitar kawasan bandara pada saat serangan terjadi.

"Hingga 11 Oktober 2026, dipastikan tidak terdapat WNI yang menjadi korban meninggal dunia. Sementara itu, kemungkinan adanya WNI di antara korban luka masih dalam proses verifikasi," kata Heni dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada media di Jakarta, Minggu (11/10).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari otoritas Arab Saudi, serangan tersebut mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Korban terdiri atas empat warga negara Arab Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Selain korban jiwa, sebanyak 309 orang dilaporkan mengalami luka-luka, termasuk sejumlah korban dalam kondisi kritis yang telah mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit setempat.

Koordinasi KBRI Riyadh dengan Otoritas Setempat

Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa KBRI Riyadh bergerak cepat menindaklanjuti insiden tersebut dengan menjalin komunikasi langsung bersama pemerintah Arab Saudi. Langkah ini ditempuh untuk memperoleh data akurat mengenai daftar korban, sekaligus memastikan bahwa seluruh WNI yang berada di wilayah terdampak dapat terpantau keberadaannya.

Heni menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara berlapis, mencakup pengecekan data kedatangan penumpang, keberadaan WNI yang bermukim di sekitar Riyadh, hingga konfirmasi kepada komunitas diaspora Indonesia. Menurutnya, transparansi data menjadi prioritas agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak menimbulkan spekulasi yang tidak bertanggung jawab.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di Arab Saudi maupun di Tanah Air, agar setiap informasi yang kami sampaikan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Imbauan Kewaspadaan bagi WNI di Arab Saudi

Di tengah situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif, KBRI Riyadh mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta menghindari lokasi-lokasi yang dinilai rawan, khususnya kawasan Bandara Internasional King Khalid, serta membatasi perjalanan yang tidak mendesak sampai situasi dinyatakan aman oleh otoritas setempat.

WNI juga diimbau untuk senantiasa mematuhi arahan resmi dari pemerintah Arab Saudi, termasuk prosedur keamanan yang berlaku di ruang publik dan fasilitas transportasi. Kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai penting untuk meminimalisasi risiko yang tidak diinginkan.

Bagi WNI yang akan melakukan perjalanan dari dan menuju Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri mengimbau agar memastikan kembali status penerbangan kepada masing-masing maskapai sebelum berangkat ke bandara. Langkah ini diperlukan mengingat potensi penundaan atau perubahan jadwal penerbangan akibat dinamika situasi keamanan.

"WNI yang berada di Arab Saudi maupun yang akan bepergian ke sana agar mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat dan perwakilan RI," ujar Heni menambahkan.

Pelayanan Kekonsuleran Tetap Berjalan Normal

Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa KBRI Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Kedua perwakilan tersebut terus memberikan pelayanan kekonsuleran serta pelindungan bagi WNI, termasuk penanganan kasus darurat yang memerlukan pendampingan hukum maupun medis.

Warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi saluran komunikasi resmi perwakilan RI, baik melalui hotline maupun kanal digital yang telah disediakan. Kementerian Luar Negeri menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap WNI memperoleh akses pelindungan yang memadai, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Hingga keterangan resmi terakhir disampaikan, proses verifikasi terhadap kemungkinan adanya WNI di antara korban luka masih terus berlangsung. Kementerian Luar Negeri berjanji akan menyampaikan perkembangan terbaru kepada publik secara berkala dan terukur, seraya mengingatkan seluruh WNI agar tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

"Kami mengimbau masyarakat untuk merujuk pada keterangan resmi pemerintah. Setiap perkembangan akan kami sampaikan secara transparan," pungkas Heni Hamidah.