Kemensos dan Jarnas Anti TPPO Perkuat Rehabilitasi Korban Perdagangan

Jakarta, 27 Juli 2026 — Kementerian Sosial (Kemensos) dan Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada hari ini, Rabu (27/7), untuk memperkuat penanganan korban perdagangan orang, khususnya dalam aspek rehabilitasi sosial dan pencegahan. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Sosial Dr. Andi Mulyana, M.Si., dan Ketua Jarnas Anti TPPO Drs. Budi Santoso, M.H., di Ruang Serbaguna Kemensos, Jakarta Pusat.

Lingkup Kerja Sama Strategis

MoU ini mencakup lima pilar utama penanganan, yaitu identifikasi dan penjangkauan korban, rehabilitasi medis dan psikososial, pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan, serta kampanye pencegahan berbasis komunitas. Kedua pihak sepakat mengintegrasikan data dan sumber daya guna memastikan tidak ada korban yang tertinggal tanpa pendampingan.

"MoU ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan jaringan masyarakat sipil dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada korban. Kami menargetkan setiap korban mendapatkan layanan rehabilitasi dalam waktu maksimal 24 jam setelah teridentifikasi," kata Menteri Sosial Andi Mulyana dalam sambutannya.

Data Korban dan Sasaran Rehabilitasi

Berdasarkan data Kementerian Sosial, sepanjang tahun 2025 tercatat 2.847 kasus perdagangan orang dengan 3.512 korban yang berhasil dijangkau oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Angka ini meningkat 12 persen dibandingkan tahun 2024. Dari total korban tersebut, 62 persen adalah perempuan dan anak, dengan modus utama sebagai pekerja rumah tangga, pekerja migran ilegal, dan eksploitasi seksual komersial.

Ketua Jarnas Anti TPPO Budi Santoso mengungkapkan bahwa peningkatan kasus ini sebagian besar terungkap berkat perluasan jaringan pengaduan di tingkat desa. "Kami kini memiliki 4.200 relawan di 34 provinsi yang bertugas memantau dan melaporkan indikasi perdagangan orang. Dengan MoU ini, laporan tersebut akan langsung terhubung ke sistem rujukan Kemensos," tegasnya.

Mekanisme Rehabilitasi Terpadu

Melalui MoU ini, Kemensos akan menyiapkan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di 15 lokasi prioritas sebagai tempat pemulihan sementara. Setiap RPTC akan dilengkapi tenaga psikolog, pekerja sosial, dan konselor hukum. Total anggaran rehabilitasi korban pada tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp 187 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 152 miliar.

Proses rehabilitasi terdiri dari tiga tahap: stabilisasi selama 7 hari untuk pemulihan fisik dan mental jangka pendek, konseling intensif dan pelatihan keterampilan selama 3 bulan, serta reintegrasi ke masyarakat yang melibatkan keluarga dan pemerintah daerah. "Korban akan mendapatkan pelatihan menjahit, tata boga, atau keterampilan digital sesuai minat mereka. Ini penting agar mereka bisa mandiri secara ekonomi," ujar Andi Mulyana.

Penguatan Pencegahan Berbasis Komunitas

Selain rehabilitasi, MoU ini juga menitikberatkan pada program pencegahan melalui pembentukan Desa Peduli Buruh Migran di 50 desa rawan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Program ini akan melibatkan perangkat desa, tokoh agama, dan kader posyandu untuk memberikan edukasi tentang risiko perdagangan orang serta prosedur resmi bekerja di luar negeri.

"Pencegahan adalah kunci. Kami tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum. Edukasi di tingkat akar rumput jauh lebih efektif untuk memutus mata rantai perdagangan orang," kata Budi Santoso. Ia menambahkan bahwa Jarnas Anti TPPO akan menggelar kampanye masif melalui media sosial dan radio komunitas di wilayah perbatasan dan pedesaan.

Komitmen Lintas Sektor

Penandatanganan MoU ini disaksikan oleh perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Republik Indonesia, serta organisasi internasional. Komitmen lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat penanganan dan menurunkan angka perdagangan orang di Indonesia yang saat ini masih berada di peringkat Tier 2 dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

"Dengan kolaborasi yang terstruktur, kami optimistis Indonesia dapat naik ke Tier 1 pada tahun 2028. Ini bukan sekadar target diplomatik, tetapi cerminan keberpihakan negara kepada warganya yang paling rentan," pungkas Menteri Sosial Andi Mulyana.