94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Berfungsi

JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh mengumumkan bahwa 94 persen ruas jalan berstatus kabupaten dan kota di provinsi tersebut telah kembali berfungsi penuh pascaserangkaian bencana yang melanda wilayah itu pada awal tahun ini. Pengumuman tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemulihan Infrastruktur Pascabencana yang digelar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (28/7/2026).

Ketua Satgas PRR Aceh, Dr. Ir. Hidayat Nur, M.T., menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil percepatan yang dilakukan selama enam bulan terakhir dengan melibatkan lebih dari 2.400 personel dari TNI, Polri, kementerian teknis, pemerintah daerah, serta kontraktor lokal. "Berdasarkan data per 27 Juli 2026, dari total 1.876 kilometer jalan daerah yang terdampak, sebanyak 1.764 kilometer atau 94 persen telah dapat dilalui kendaraan secara aman. Ini adalah lompatan besar dari posisi Maret lalu yang baru mencapai 34 persen," ujarnya.

Rekayasa Lapangan dan Prioritas Konektivitas

Hidayat Nur menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak sekadar membangun ulang secara permanen, melainkan menggunakan strategi bertingkat. Tahap pertama berupa pembukaan akses darurat menggunakan jembatan bailey dan pelat beton pracetak dalam waktu 7 hingga 14 hari pascabencana. Setelah akses terbuka, dilakukan pembangunan semipermanen sambil menunggu desain teknik rinci untuk konstruksi permanen yang memenuhi standar ketahanan gempa dan banjir.

Wilayah yang menjadi prioritas utama meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan sebagian Aceh Tengah yang mengalami kerusakan paling parah akibat gempa bumi 6,2 magnitudo dan banjir bandang susulan pada 12–15 Januari 2026. Di Pidie Jaya, misalnya, sebanyak 87 titik jalan putus total dan 143 jembatan runtuh kini telah tersambung kembali seluruhnya. "Kami tidak hanya menyambung aspal, tapi juga memastikan jalur logistik menuju pusat-pusat produksi pertanian dan perikanan tidak lagi terisolasi," tambah Hidayat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Ir. Muhammad Fadhil, yang turut hadir dalam rapat koordinasi itu, menyatakan bahwa transparansi data menjadi kunci pengawasan. Pihaknya menyediakan dasbor digital yang memetakan secara real time status setiap ruas jalan, beserta foto dan laporan teknisnya. "Masyarakat bisa mengakses melalui situs resmi pemerintah Aceh dan melaporkan langsung apabila ada ruas yang kembali rusak atau belum memadai," katanya.

Dorongan Mobilitas dan Pemulihan Ekonomi Lokal

Kembali berfungsinya jalan-jalan daerah ini memberikan dampak langsung terhadap mobilitas warga dan distribusi barang. Sebelum perbaikan dilakukan, waktu tempuh dari Banda Aceh ke Kabupaten Bener Meriah yang seharusnya 5 jam bisa mencapai 12 jam karena harus memutar lewat jalur alternatif berbukit. Kini, waktu tempuh kembali normal, dan harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional Aceh Tengah dan Gayo Lues dilaporkan turun hingga 15 persen dibandingkan posisi April 2026.

Pedagang kopi gayo, salah satu komoditas unggulan ekspor Aceh, juga mulai merasakan perbaikan. Armada pengangkut kopi dari sentra produksi di Takengon menuju pelabuhan di Lhokseumawe sudah bisa melintas tanpa hambatan berarti. "Sebelumnya, pengiriman molor dan biaya logistik naik tajam. Sekarang sudah stabil, dan kami bisa memenuhi kontrak ekspor tepat waktu," ujar Iwan Syahputra, Ketua Koperasi Pedagang Kopi Gayo, saat ditemui di Banda Aceh, Minggu (27/7/2026).

Selain komoditas, sektor pariwisata juga mulai menggeliat kembali. Destinasi wisata alam seperti Pantai Lampuuk, Air Terjun Suhom di Aceh Besar, serta Danau Laut Tawar di Aceh Tengah kini lebih mudah dijangkau wisatawan domestik. Dinas Pariwisata Aceh mencatat kenaikan kunjungan wisatawan sebesar 40 persen pada triwulan II 2026 dibandingkan triwulan sebelumnya, yang sebelumnya sempat anjlok hingga 70 persen pascabencana.

Komitmen Tuntas pada Akhir Tahun 2026

Meskipun 94 persen jalan telah berfungsi, Satgas PRR masih menyisakan 6 persen atau sekitar 112 kilometer ruas yang berada pada medan sangat berat, seperti di kawasan perbukitan terjal dan lahan gambut yang masih labil secara geoteknik. Hidayat Nur menyampaikan bahwa target penyelesaian total ditetapkan pada Desember 2026, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Aceh.

Pemerintah pusat mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun melalui APBN Perubahan 2026 untuk menuntaskan sisa pekerjaan ini. Menteri Pekerjaan Umum, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Jenderal, menegaskan bahwa tidak boleh ada desa yang terisolasi hingga akhir tahun. "Presiden telah memerintahkan agar konektivitas dasar pulih penuh sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru 2027, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Aceh dapat berjalan normal sepenuhnya," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI asal daerah pemilihan Aceh, Teuku Anwar, mengapresiasi kerja cepat Satgas PRR namun mengingatkan agar kualitas konstruksi tetap menjadi perhatian utama. "Jangan sampai jalan hanya bertahan setahun lalu rusak lagi. Pengawasan dari sisi anggaran dan teknis harus terus diperkuat, termasuk melibatkan perguruan tinggi dan lembaga independen untuk uji mutu beton dan aspal," tegasnya.

Satgas PRR sendiri telah menjalin kerja sama dengan Laboratorium Struktur dan Bahan Universitas Syiah Kuala untuk menguji kelayakan setiap ruas jalan sebelum dinyatakan berfungsi. Standardisasi yang digunakan mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2024 yang telah disesuaikan dengan parameter kegempaan dan curah hujan tinggi khas Aceh.

Dengan progres 94 persen ini, Aceh kini berada di jalur yang tepat untuk tidak hanya pulih dari bencana, namun membangun fondasi infrastruktur yang lebih tangguh guna menopang pembangunan jangka panjang provinsi tersebut. Percepatan ini sekaligus menjadi model penanganan darurat infrastruktur yang dapat direplikasi di wilayah rawan bencana lainnya di Indonesia.