Kemendagri Serukan Gelar Pasar Murah Nasional Jelang HUT RI

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir secara resmi menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi bersama Perum Bulog dalam menyelenggarakan operasi pasar murah berskala luas. Langkah ini diambil sebagai respons strategis terhadap dinamika harga kebutuhan pokok, khususnya beras dan minyak goreng, yang perlu dijaga stabilitasnya menjelang momentum nasional peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan jatuh pada 17 Agustus 2026.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan bahwa Gerakan Pangan Murah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali inflasi, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat di seluruh wilayah.

"Saya minta seluruh jajaran kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk segera duduk bersama dengan Bulog divisi regional masing-masing. Gelar pasar murah ini harus masif, terstruktur, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya di tengah potensi kenaikan harga jelang perayaan nasional,"

Penekanan pada Stabilitas Beras dan Minyak Goreng

Berdasarkan data pemantauan harga di 514 kabupaten/kota, komoditas beras dan minyak goreng masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi di berbagai daerah. Tomsi Tohir menyoroti tren kenaikan yang kerap terjadi pada triwulan ketiga, terutama di luar Pulau Jawa, akibat distribusi yang belum merata. Ia menegaskan, operasi pasar murah harus difokuskan pada dua komoditas tersebut dengan volume pasokan yang mencukupi.

Kemendagri, melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, juga telah menerbitkan Surat Edaran yang memungkinkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga oleh pemerintah daerah untuk intervensi pasar.

"Kami telah berikan kewenangan serta payung regulasinya. Kepala daerah bisa langsung menggunakan BTT untuk mendanai operasi pasar, khususnya dalam menyubsidi selisih harga agar beras dan minyak goreng bisa dijual di bawah harga pasar,"

Mekanisme Kolaborasi Terintegrasi

Gerakan Pangan Murah ini dirancang dengan mekanisme tiga pilar utama antara Kemendagri, Perum Bulog sebagai penyedia stok cadangan pangan pemerintah, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang perdagangan dan ketahanan pangan. Masing-masing kepala daerah diwajibkan untuk menyusun jadwal pelaksanaan yang tersebar hingga menyentuh tingkat kecamatan dan desa, bukan hanya terpusat di ibukota kabupaten.

Tomsi Tohir memproyeksikan sedikitnya 1.500 titik lokasi pasar murah harus sudah beroperasi secara serentak pada H-14 jelang 17 Agustus. Angka tersebut merupakan peningkatan signifikan dari total 1.200 titik pada gelaran serupa di tahun 2025 lalu.

"Jangan hanya di kota. Kami ingin kegiatan ini menyentuh wilayah pelosok, kepulauan, dan daerah 3T, di mana harga pangan seringkali lebih tinggi akibat ongkos logistik yang mahal. Bulog harus siap dengan pasokan dan armada distribusinya,"

Selain itu, seluruh dinas perdagangan di provinsi diminta untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Mereka diinstruksikan agar tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar biasa, tetapi juga mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk memastikan tidak ada spekulan yang mengambil keuntungan dari momentum menjelang hari besar nasional. Pemeriksaan rutin terhadap stok di gudang distributor dan pengecer menjadi bagian dari strategi ini.

Respons Cepat dan Target Output

Langkah Kemendagri ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional yang digelar pekan lalu, di mana Presiden secara khusus memberikan perhatian pada isu pangan jelang peringatan kemerdekaan. Tomsi Tohir mengaku pihaknya telah menetapkan target penjualan beras SPHP sebesar 23.000 ton selama periode Juli hingga Agustus 2026, yang akan didistribusikan melalui ribuan titik pasar murah, jaringan ritel modern, serta platform penjualan langsung lainnya di seluruh tanah air.

Secara spesifik, Kemendagri memastikan harga eceran tertinggi untuk beras medium Bulog ditetapkan sesuai HET yang berlaku, namun dengan subsidi dari pemda setempat agar masyarakat dapat memperolehnya dengan harga yang lebih terjangkau. Begitu pula dengan minyak goreng kemasan, di mana harga di titik pasar murah ditargetkan dapat ditekan hingga 10-15 persen di bawah harga pasar normal.

Dari sisi waktu, Kemendagri memberi batas maksimal 3 hari bagi setiap kepala daerah untuk segera melaporkan rencana aksi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayahnya. Pelaporan tersebut akan dimonitor langsung oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk memastikan tidak ada daerah yang lalai dalam menjalankan arahan ini. Dalam konteks tata kelola anggaran daerah, penggunaan BTT juga akan diaudit secara ketat untuk menjamin transparansi subsidi yang diberikan kepada masyarakat.

"Ini bukan sekadar arahan, melainkan instruksi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya akan terus memonitor laporan perkembangan dari tiap daerah setiap harinya,"