Kemendagri Perintahkan Operasi Pasar Murah Nasional Sambut HUT ke-81

Jakarta, 27 Juli 2026 — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar murah secara serentak dan besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini ditempuh sebagai upaya stabilisasi harga bahan pokok, khususnya beras dan minyak goreng, yang kerap mengalami kenaikan jelang momentum strategis nasional, yaitu peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Direktur Utama Perum Bulog. "Kami minta seluruh kepala daerah segera mengambil langkah konkret dengan membuka titik-titik operasi pasar murah paling lambat awal Agustus 2026. Jangan menunggu situasi harga bergerak naik tidak terkendali. Gerakan ini harus masif dan dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Tomsi Tohir kepada awak media.

Koordinasi Lintas Sektor dan Peran Bulog

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Bulog sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjaga stok dan stabilitas harga pangan. Ia menyebut data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang menunjukkan bahwa konsumsi beras dan minyak goreng mendominasi lebih dari 40 persen pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, intervensi pasar melalui operasi murah dinilai sebagai instrumen paling efektif untuk melindungi daya beli masyarakat pada masa menjelang Hari Kemerdekaan.

Direktur Utama Perum Bulog, yang dalam rapat tersebut diwakili oleh Direktur Komersial, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyuplai kebutuhan pangan pokok ke seluruh titik pasar murah yang ditentukan oleh pemerintah daerah. "Bulog telah menyiapkan setidaknya 200 ribu ton beras cadangan pemerintah dan bekerja sama dengan distributor minyak goreng untuk menyediakan pasokan yang cukup. Kami siap menggelontorkan stok kapan pun diminta," ujarnya.

Fokus pada Komoditas Strategis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per minggu keempat Juli 2026, rata‐rata harga beras premium di tingkat nasional mencapai Rp13.400 per kilogram, sementara beras medium berada di angka Rp11.800 per kilogram. Harga minyak goreng curah tercatat Rp16.700 per liter, meningkat 2,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini, menurut Kemendagri, dipicu oleh distribusi yang belum sepenuhnya lancar serta meningkatnya permintaan jelang musim perayaan.

Guna menekan harga, Kemendagri menetapkan agar operasi pasar murah tidak hanya menyasar komoditas beras dan minyak goreng, tetapi juga gula pasir, daging ayam ras, dan telur ayam. Seluruh komoditas tersebut akan dijual di bawah harga pasar dengan selisih yang disubsidi melalui anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana Cadangan Pangan Pemerintah. "Kita targetkan setiap kabupaten/kota sekurang‐kurangnya menggelar tiga kali operasi pasar sebelum 17 Agustus. Bagi daerah yang sudah rutin, tingkatkan menjadi lebih masif," kata Tomsi Tohir menambahkan.

Antisipasi Kenaikan Harga dan Inflasi

Langkah Kemendagri ini menjadi bagian dari strategi nasional pengendalian inflasi yang dikoordinasikan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tomsi Tohir menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin terulangnya fenomena kenaikan harga pangan pada periode Ramadan dan Idulfitri lalu, di mana beberapa daerah mengalami lonjakan harga hingga di atas 5 persen secara mingguan. "Peringatan HUT ke-81 RI bukan sekadar seremoni, tetapi juga momentum untuk memastikan masyarakat bisa merayakan dengan tenang tanpa dibebani harga pangan yang meroket," tandasnya.

Kemendagri juga menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menginstruksikan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaporkan perkembangan harga secara harian melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Dengan pemantauan ketat, diharapkan gejolak harga bisa langsung terdeteksi dan ditindaklanjuti dengan operasi pasar di lokasi yang membutuhkan.

Di lapangan, sejumlah daerah telah mulai merespons instruksi ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, berencana membuka 500 titik pasar murah di seluruh kabupaten dan kota. Sementara Pemerintah Kota Surabaya akan memanfaatkan balai RW sebagai tempat distribusi agar lebih mendekati permukiman padat penduduk. "Kami telah berkoordinasi dengan Perum Bulog Divre setempat dan siap memulai operasi pada 5 Agustus 2026," ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya melalui pesan singkat.

Dengan instruksi tegas dari Kemendagri ini, pemerintah berharap harga pangan pokok tetap stabil dan terkendali sepanjang bulan Agustus 2026, sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan khidmat tanpa gangguan gejolak ekonomi.