Kekeringan di Bekasi Terjang 2.500 KK, Pemda Siaga

Musim kemarau 2026 menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, sedikitnya 2.500 kepala keluarga (KK) terdampak kekeringan yang melanda 12 desa di empat kecamatan. Wilayah terparah meliputi Kecamatan Pebayuran, Sukatani, Cabangbungin, dan Babelan, yang mayoritas warganya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan darat.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Ahmad Zaini, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan sejak awal September 2026. "Kami mencatat, ribuan KK di wilayah Kecamatan Pebayuran, Sukatani, Cabangbungin, dan Babelan kesulitan mendapatkan air bersih. Debit sumur warga mulai menyusut hingga 70 persen dibandingkan musim hujan," ujar Ahmad Zaini dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Pendopo Kabupaten Bekasi, Selasa (15/9/2026).

Dampak Kekeringan terhadap Aktivitas Warga

Kekeringan tidak hanya memicu krisis air bersih, tetapi juga mengancam hasil pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dedi Saefuloh, mengungkapkan bahwa luas lahan padi yang gagal panen mencapai 350 hektare di Kecamatan Cabangbungin dan Sukatani. "Sebanyak 1.200 petani kehilangan panen akibat sawahnya tidak mendapat pasokan air. Kami memperkirakan kerugian mencapai Rp7,5 miliar," jelas Dedi dalam keterangan pers.

Warga di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, terpaksa membeli air bersih dari penampung swasta dengan harga Rp300.000 per tangki. "Kami sudah seminggu tidak mandi di rumah, harus antre dua kilometer untuk mendapat air bersih dari tangki bantuan desa," keluh Siti Aisyah, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun. Kondisi serupa juga dilaporkan di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambelang, di mana satu sumur digunakan oleh 30 KK.

Langkah Penanganan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Bekasi menindaklanjuti situasi ini dengan menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan selama 30 hari ke depan. Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, dalam Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menyatakan bahwa APBD dialokasikan sebesar Rp2,5 miliar untuk operasi distribusi air bersih dan pembuatan sumur bor darurat.

"Kami telah menugaskan Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, dan TNI/Polri untuk mendistribusikan 20 tangki air bersih per hari ke 12 desa terdampak. Setiap tangki berkapasitas 5.000 liter," tegas Bupati Dedy Supriyadi. Sebanyak 10 titik posko pelayanan air bersih juga didirikan di pusat desa, dengan jam operasional pukul 07.00 hingga 17.00 WIB.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menerjunkan tim medis untuk mengantisipasi penyakit terkait kekeringan, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kepala Dinas Kesehatan, dr. Rina Marlina, mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ditemukan 15 kasus diare di Desa Kertamukti, Kecamatan Pebayuran.

Antisipasi dan Imbauan kepada Masyarakat

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Bandung memperkirakan bahwa musim kemarau akan berlangsung hingga akhir November 2026. Kepala Stasiun BMKG Bandung, Teguh Rahayu, dalam keterangan tertulis menyatakan bahwa masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. "Kondisi cuaca kering meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kami meminta warga tidak membakar sampah di lahan terbuka," ujar Teguh.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk mengoptimalkan irigasi dari Waduk Jatiluhur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Indra Gunawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan penambahan debit air untuk daerah pertanian di Kecamatan Sukatani dan Cabangbungin. "Kami berharap aliran irigasi bisa ditingkatkan 30 persen dalam dua pekan ke depan," pungkas Indra.

Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun rencana jangka panjang untuk ketahanan air, termasuk pembangunan embung dan sumur resapan di daerah rawan kekeringan. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bekasi, Agus Purnomo, menegaskan bahwa isu ini harus masuk dalam prioritas pembahasan RAPBD 2027. "Kami akan mengawal agar alokasi anggaran untuk infrastruktur air bersih ditingkatkan minimal 15 persen tahun depan," tegas Agus.

Hingga berita ini diturunkan, BPBD Kabupaten Bekasi masih melakukan pendataan lanjutan di tiga kecamatan lainnya yang mulai dilaporkan kekeringan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi Posko BPBD di nomor telepon 0812-3456-7890 atau datang langsung ke kantor desa setempat.