Kejagung Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan

Jakarta, Apaberita – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, menegaskan komitmen institusinya dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Pernyataan tersebut disampaikan Anang dalam Rapat Koordinasi yang digelar di kompleks Kejagung, Jakarta, pada Selasa (18/6/2024). Dalam kesempatan itu, Anang menyatakan bahwa seluruh jajaran Kejaksaan Agung telah menerima arahan untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam setiap penanganan perkara.

Anang menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pimpinan Kejaksaan Agung yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. "Kami menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses penegakan hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab," ujar Anang dalam keterangan resmi yang diterima Apaberita.

Penguatan Pengawasan Internal dan Pelayanan Publik

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Anang juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung akan meningkatkan pengawasan internal terhadap seluruh aparat di lingkungan kejaksaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan bahwa setiap penanganan perkara berjalan sesuai dengan prosedur. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, terdapat peningkatan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejagung selama enam bulan terakhir, sehingga diperlukan langkah responsif dan transparan dalam menindaklanjuti setiap laporan.

Anang menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka menciptakan sinergi penegakan hukum yang lebih efektif. "Kami menyatakan bahwa koordinasi lintas lembaga ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan proses hukum berjalan efisien," tegasnya.

Komitmen pada Transparansi Informasi Publik

Lebih lanjut, Anang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung berkomitmen untuk membuka akses informasi publik seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Menurut Anang, keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan penanganan perkara yang bersifat publik melalui kanal resmi yang telah ditetapkan.

Anang juga mengingatkan seluruh jajaran untuk mematuhi kode etik profesi dan menjaga marwah institusi. "Setiap aparat harus menyadari bahwa kepercayaan publik adalah aset yang paling berharga. Oleh karena itu, kami tidak akan segan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum," kata Anang dalam penutupan rapat.

Langkah Strategis ke Depan

Ke depan, Kejaksaan Agung akan menyusun peta jalan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Anang menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perkara akan menjadi prioritas. "Kami menindaklanjuti arahan pimpinan untuk melakukan modernisasi sistem kerja, termasuk digitalisasi persuratan dan manajemen perkara, agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan akurat," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anang menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPR RI melalui rapat kerja untuk membahas berbagai isu hukum yang berkembang, termasuk revisi peraturan yang dinilai menghambat efektivitas penegakan hukum. Ia berharap dukungan legislatif dapat memperkuat kapasitas Kejaksaan Agung dalam menjalankan fungsi penuntutan dan intelijen hukum.

Menutup keterangannya, Anang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja kejaksaan. "Kami membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan, karena penegakan hukum yang baik adalah tanggung jawab bersama antara aparat dan masyarakat," pungkasnya. Dengan langkah-langkah tersebut, Kejaksaan Agung bertekad untuk terus menjaga marwah hukum nasional dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.