Kecaman dari Partai Sendiri Usai Trump Teken Damai dengan Iran

Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi gelombang kecaman tajam dari internal Partai Republik setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) damai dengan Iran. Langkah diplomatik yang dilakukan secara virtual bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Rabu (17/6) waktu setempat itu langsung memicu perpecahan di kubu konservatif yang selama ini menjadi pendukung utama kebijakan luar negeri Trump.

Berdasarkan laporan Apaberita.com, Sabtu (20/6/2026), sejumlah tokoh senior Partai Republik menilai kesepakatan tersebut tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Para kritikus menyoroti minimnya pembatasan terhadap program rudal balistik Iran serta tidak adanya jadwal pasti untuk inspeksi fasilitas nuklir. Kekhawatiran itu membuat beberapa senator senior dari Partai Republik berencana menggulirkan resolusi penolakan di Kongres.

Gelombang Resistensi di Senat

Senator Tom Cotton, salah satu figur paling vokal dalam isu keamanan nasional, dikabarkan menjadi motor penggerak resistensi tersebut. Cotton menyatakan bahwa nota kesepahaman ini tidak lebih dari "janji kosong" yang dapat dimanfaatkan Iran untuk terus mengembangkan kemampuan nuklirnya secara terselubung.

"Presiden mengambil jalan pintas yang sangat berbahaya. MoU ini bahkan tidak memenuhi standar minimal perjanjian internasional yang mengikat," ujar seorang sumber internal Partai Republik kepada Apaberita.com.

Senator Lindsey Graham, yang sebelumnya dikenal loyal terhadap Trump, juga dilaporkan menyampaikan kekecewaannya secara langsung dalam pertemuan tertutup. Graham menegaskan bahwa partai tidak akan tinggal diam jika perjanjian final nantinya tidak mencakup pembongkaran total fasilitas pengayaan uranium Iran.

Paradoks Kebijakan Trump

Penandatanganan MoU ini menjadi paradoks bagi seorang presiden yang pada 2018 secara sepihak menarik Amerika Serikat dari Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA). Saat itu Trump menyebut JCPOA sebagai "kesepakatan terburuk dalam sejarah" dan memilih memberlakukan kembali sanksi ekonomi maksimum terhadap Tehran. Kini, kebijakan yang sama justru diadopsi dengan format yang lebih longgar, sehingga menuai tudingan inkonsistensi dari sayap kanan partai.

Beberapa analis politik menilai tekanan ini bisa menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Trump menjelang pemilu paruh waktu. Dukungan dari basis konservatif yang selama ini menjadi fondasi elektabilitasnya mulai menunjukkan keretakan serius.

Pembelaan Gedung Putih

Menanggapi kritik yang terus mengalir, Gedung Putih merilis pernyataan resmi yang menekankan bahwa MoU tersebut hanyalah langkah awal. Pemerintah menyebut fase ini sebagai "confidence building measures" yang akan diikuti negosiasi lebih detail dengan keterlibatan Kongres.

"Presiden tetap berpegang teguh pada prinsip keamanan nasional. Tidak boleh ada yang meragukan komitmen beliau untuk melindungi rakyat Amerika," tegas juru bicara kepresidenan.

Terlepas dari klarifikasi tersebut, sinyalemen perpecahan antara Gedung Putih dan Partai Republik kian mengemuka. Beberapa anggota DPR bahkan melayangkan ancaman akan memblokir pendanaan terkait implementasi kesepakatan andai syarat-syarat minimum tidak dipenuhi.

Perkembangan ini menambah kompleksitas peta politik luar negeri Amerika Serikat yang kini terbelah antara jurus diplomasi Trump dan resistensi keras dari partai yang membesarkan namanya.