Kapolri Tegaskan Filosofi Pendekar di Muktamar XVI Tapak Suci

SEMARANG — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri Muktamar XVI Tapak Suci Putera Muhammadiyah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/8/2026). Dalam kehadirannya tersebut, Kapolri menegaskan filosofi pendekar sebagai nilai dasar yang harus dipegang teguh, yakni membela kebenaran dan melindungi pihak yang lemah.

Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi Tapak Suci Putera Muhammadiyah yang digelar untuk menetapkan garis besar haluan organisasi, mengevaluasi pelaksanaan program periode sebelumnya, serta memilih kepemimpinan baru. Para kader dan pendekar Tapak Suci dari berbagai wilayah di Indonesia hadir dalam kegiatan yang berlangsung di ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Kapolri menyatakan kehadirannya dalam muktamar itu merupakan bentuk kedekatan kepolisian dengan organisasi kemasyarakatan, sekaligus penegasan bahwa nilai-nilai kesatria yang dianut dunia persilatan sejalan dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Filosofi Pendekar: Berdiri untuk Kebenaran

Dalam sambutannya, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa sebutan pendekar tidak dilekatkan pada sosok yang paling kuat secara fisik, melainkan pada pribadi yang berani menegakkan kebenaran meskipun harus menghadapi risiko.

"Seorang pendekar sejati bukanlah orang yang paling kuat, melainkan pribadi yang berdiri paling depan untuk membela kebenaran dan melindungi mereka yang lemah. Nilai itulah yang harus hidup di dalam diri setiap anggota Polri," kata Kapolri.

Menurut Kapolri, filosofi tersebut relevan dengan tantangan kebangsaan saat ini, di mana aparat penegak hukum dituntut bekerja secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada keadilan. Ia menyatakan kekuatan yang dimiliki seorang pendekar bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

"Kewenangan yang dimiliki Polri berdasarkan undang-undang harus digunakan sepenuhnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan untuk menunjukkan kekuasaan," ujarnya.

Nilai Pendekar dalam Tugas Kepolisian

Kapolri menyatakan tugas pokok Polri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh tugas itu, kata dia, menuntut jiwa pendekar pada setiap personel kepolisian.

Ia menegaskan jajarannya akan terus menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat mengenai kinerja kepolisian. Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat diperoleh apabila anggota Polri konsisten membela kebenaran dan tidak gentar menghadapi pihak mana pun yang melanggar hukum.

"Polri harus menjadi pendekar bagi masyarakat kecil. Ketika ada pihak yang lemah menjadi korban ketidakadilan, negara harus hadir melalui kerja-kerja kepolisian," kata Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Tapak Suci dan Sinergi dengan Kepolisian

Tapak Suci Putera Muhammadiyah merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang seni bela diri pencak silat. Organisasi ini didirikan pada 31 Juli 1963 di Yogyakarta dan telah berkembang menjadi salah satu perguruan silat terbesar di Indonesia dengan cabang di berbagai daerah.

Kapolri menyatakan kaderisasi yang dilakukan Tapak Suci tidak semata menghasilkan pesilat yang tangguh secara teknik, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan akhlak. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyatakan kesiapan Polri untuk terus bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah beserta seluruh organisasi otonomnya, dalam pembinaan generasi muda. Ia menegaskan kerja sama antara kepolisian dan elemen masyarakat merupakan kunci terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Muktamar XVI Tapak Suci Putera Muhammadiyah dijadwalkan membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya penetapan program kerja periode mendatang serta pemilihan pimpinan pusat yang baru. Hasil keputusan muktamar ditetapkan melalui mekanisme permusyawaratan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.