Kapolri Dukung Pemerintah Perkuat Kemandirian Nasional Hadapi Ketidakpastian Global

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Korps Bhayangkara untuk menindaklanjuti program strategis pemerintah guna memperkuat kemandirian nasional di tengah dinamika ketidakpastian global. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi antarlembaga yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/8/2025). Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta sejumlah pejabat eselon satu untuk membahas langkah konkret penyesuaian kebijakan nasional berdasarkan perkembangan geopolitik dan ekonomi dunia.

Dukungan Operasional Polri untuk Program Strategis

Dalam arahannya, Kapolri menyatakan bahwa kepolisian telah menyiapkan peta jalan operasional untuk mengamankan proyek-proyek strategis nasional yang ditetapkan dalam keputusan presiden terkait ketahanan pangan dan energi. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk sinergi institusional dalam mengantisipasi potensi gangguan stabilitas akibat tekanan ekonomi global yang berkepanjangan. Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pengamanan objek vital nasional dan distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil kini menjadi prioritas utama satuan-satuan kerja di jajaran Polda seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Kapolri memaparkan bahwa personel Polri ditempatkan untuk memastikan kelancaran program pemerintah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional. Dalam rapat tersebut, dibahas pula rencana penambahan patroli di kawasan industri dan pelabuhan utama untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap pasokan luar negeri yang rentan terhadap gejolak pasar internasional.

"Kita harus mandiri. Kemandirian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar bangsa ini mampu bertahan dan berdiri tegak di kancah global yang penuh ketidakpastian," ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kemandirian sebagai Pilar Ketahanan Nasional

Kapolri menambahkan bahwa konsep kemandirian yang dimaksud mencakup aspek ekonomi, pertahanan, dan sosial yang saling terintegrasi. Ia menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak dapat tercapai jika masyarakat dan aparat pemerintah masih bergantung pada sistem dan teknologi dari negara lain yang rawan terkena sanksi atau pembatasan perdagangan. Oleh karena itu, Polri mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan kepolisian, sejalan dengan instruksi pemerintah pusat yang telah disahkan melalui regulasi terkait penggunaan anggaran negara.

Menurut Kapolri, pilar kemandirian tersebut juga diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Program pelatihan dan pendidikan bagi personel Polri saat ini diarahkan untuk menguasai teknologi informasi serta manajemen krisis modern guna menghadapi ancaman transnasional, termasuk perdagangan ilegal dan serangan siber yang dapat melemahkan struktur ekonomi dalam negeri. Langkah itu diambil sebagai bagian dari komitmen institusi untuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam memitigasi risiko luar yang berdampak pada kedaulatan negara.

Koordinasi Lintas Lembaga dan Implementasi Kebijakan

Di akhir sesi Pleno, forum Rapat Koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama mengenai pembentukan satgas khusus yang akan beroperasi di bawah komando langsung Menteri Koordinator Bidang Polhukam dengan melibatkan unsur TNI-Polri. Kehadiran perwakilan Fraksi dari berbagai partai politik dalam komisi terkait di DPR RI turut memberikan masukan legislatif agar program kemandirian nasional memperoleh payung hukum yang kuat dan anggaran yang memadai. Para peserta rapat sepakat bahwa implementasi kebijakan harus berlangsung sinergis tanpa tumpang tindih kewenangan antarlembaga.

Kapolri kemudian menyatakan bahwa Polri akan menggelar rapat internal lintas direktorat untuk menyelaraskan operasional di lapangan dengan arahan yang telah ditetapkan dalam forum koordinasi nasional. Rapat tersebut rencananya akan membahas evaluasi kinerja pengamanan sekaligus penyesuaian strategi patroli dan pemantauan wilayah rawan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan institusi kepolisian mampu memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas dalam negeri yang menjadi prasyarat tercapainya target kemandirian bangsa sesuai visi pemerintah.