JAKARTA — Sekjen ASEAN Tegaskan Dialog Utama Hadapi Rivalitas Geopolitik

JAKARTA — Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas regional di tengah meningkatnya gesekan geopolitik global. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, menyampaikan bahwa dialog inklusif dan diplomasi terbuka tetap menjadi pilihan utama serta instrumen paling efektif bagi kawasan dalam menghadapi persaingan antarnegara kekuatan besar (great power rivalry).

Dalam keterangannya di Jakarta, Kao Kim Hourn menekankan bahwa sikap netralitas dan sentralitas ASEAN bukanlah bentuk kepasifan, melainkan pendekatan aktif untuk merangkul semua pihak terkait agar tetap berada di meja perundingan. Di tengah lanskap keamanan global yang diwarnai ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ASEAN bertekad mempertahankan kawasan Asia Tenggara sebagai zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas (ZOPFAN).

Eskalasi Ketegangan Global dan Tantangan Sentralitas ASEAN

Dinamika geopolitik kawasan saat ini diwarnai oleh berbagai tantangan krusial, mulai dari klaim tumpang-tindih di Laut China Selatan, ketegangan di Selat Taiwan, hingga krisis kemanusiaan internal di Myanmar. Selain itu, risiko fragmentasi ekonomi global akibat pembatasan perdagangan dan sanksi unilateral turut membayangi prospek pertumbuhan di Asia Tenggara.

Kao Kim Hourn mengingatkan bahwa tanpa adanya saluran komunikasi yang transparan dan inklusif, risiko salah kalkulasi militer atau eskalasi konflik terbuka di kawasan akan meningkat signifikan. Oleh karena itu, arsitektur keamanan kawasan yang berpusat pada ASEAN perlu terus diperkuat guna memoderasi kepentingan kekuatan-kekuatan besar yang beroperasi di kawasan Indo-Pasifik.

"Dialog bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian diplomasi untuk mencegah konflik. ASEAN harus tetap menjadi panggung netral di mana semua negara mitra dapat duduk bersama dan mencari titik temu demi menjaga perdamaian dunia," tegas Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn.

Urutan Langkah Strategis ASEAN Dalam Merespons Rivalitas

Untuk meredam dampak rivalitas geopolitik dan menjaga ketahanan kawasan, ASEAN menerapkan serangkaian langkah strategis yang berfokus pada kolaborasi konkret:

1. Mengintensifkan Forum Dialog Multilateral: Mengoptimalkan fungsi mekanisme diplomasi seperti ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS), dan ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus) sebagai wadah pembentukan rasa saling percaya (confidence building measures).
2. Mengimplementasikan Kerangka Kerja AOIP: Mempercepat pelaksanaan empat pilar ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang mencakup kerja sama maritim, konektivitas, Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta integrasi ekonomi.
3. Mempercepat Negosiasi Code of Conduct (CoC): Mendorong penyelesaian negosiasi CoC di Laut China Selatan yang efektif, substantif, dan sesuai dengan hukum internasional guna mencegah insiden maritim yang tidak diinginkan.
4. Memperkuat Integrasi Ekonomi Regional: Mengakselerasi pemanfaatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) guna memperkuat daya tahan rantai pasok dari disrupsi geopolitik.

Komitmen Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Perdamaian Kawasan

Kawasan Asia Tenggara saat ini dihuni oleh lebih dari 680 juta jiwa dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) kolektif mencapai US$ 3,8 triliun. Pertumbuhan ekonomi ASEAN diproyeksikan tetap solid di kisaran 4,5 persen hingga 4,7 persen pada tahun ini, menjadikannya salah satu pusat pertumbuhan ekonomi global yang paling dinamis.

Namun, keberlanjutan ekonomi tersebut sangat bergantung pada kepastian keamanan di jalur pelayaran vital seperti Selat Malaka dan Laut China Selatan, yang dilalui lebih dari US$ 3 triliun nilai perdagangan dunia setiap tahunnya. Sekjen ASEAN menggarisbawahi bahwa persaingan geopolitik yang destruktif hanya akan merugikan seluruh pihak dan mengancam kesejahteraan masyarakat kawasan.

Dengan memegang teguh prinsip persatuan dan solidaritas, ASEAN berkomitmen tidak membiarkan Asia Tenggara menjadi arena kontestasi proxy bagi kekuatan asing. Pendekatan berbasis aturan (rule-based order) serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, terus digaungkan sebagai pijakan utama tata kelola hubungan antarnegara di kawasan.