Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengajukan t

Menurut pemaparan Rosan, angka target investasi tahun depan itu melonjak 13,8 persen dibandingkan target tahun 2026 yang sebesar Rp 2.041,3 triliun. Capaian ini mencakup investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Laju pertumbuhan target yang cukup tinggi tersebut menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap prospek ekonomi nasional di tengah dinamika global, sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga yang dipimpin Rosan.

Rincian dan Urgensi Tambahan Anggaran

Rosan menjabarkan bahwa tambahan anggaran akan dialokasikan untuk sejumlah program strategis. Di antaranya adalah penguatan promosi investasi di luar negeri, peningkatan layanan perizinan yang terintegrasi, serta pendampingan intensif bagi investor potensial. Dengan sumber daya yang lebih memadai, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM optimistis dapat memangkas hambatan birokrasi dan mempercepat proses realisasi penanaman modal di berbagai sektor unggulan.

“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ditargetkan mencapai realisasi investasi PMA maupun PMDN sebesar Rp 2.322 triliun, atau 13,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun,” ujar Rosan dalam rapat tersebut.

“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ditargetkan mencapai realisasi investasi PMA maupun PMDN sebesar Rp 2.322 triliun, atau 13,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun,”

Di tengah upaya pemulihan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, investasi swasta menjadi motor utama pertumbuhan. Oleh karena itu, parlemen diharapkan dapat menyetujui penambahan dana agar kementerian memiliki fleksibilitas lebih dalam menjaring investor, terutama yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam, manufaktur berteknologi tinggi, serta ekonomi hijau.

Berdasarkan data yang dipaparkan, pada tahun 2025 realisasi investasi nasional tercatat tumbuh positif meskipun masih dihadapkan pada tekanan suku bunga internasional. Pemerintah menilai, dengan upgrade fasilitas dan kapasitas organisasi melalui tambahan anggaran, capaian target 2027 bukanlah hal yang mustahil. Langkah ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas yang mengedepankan transformasi ekonomi berbasis investasi berkualitas dan penciptaan lapangan kerja.

DPR melalui Komisi XII akan membahas lebih lanjut usulan ini dalam siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Anggota dewan dari berbagai fraksi menyatakan akan menelaah secara mendalam efektivitas penggunaan anggaran sebelumnya sebelum memberikan persetujuan. Meski demikian, sinyal positif terlihat dari respons awal yang mengapresiasi langkah strategis kementerian dalam menjaga momentum investasi nasional.