Jakarta — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengungkap dugaan korupsi

Berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian tersebut berasal dari penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak kerja sama operasional. Proyek ini didanai melalui skema investment loan dari sindikasi perbankan yang dijamin oleh pemerintah. Kortastipidkor menetapkan tiga tersangka utama dalam perkara ini. Mereka adalah DS selaku Direktur Utama PT Mitra Solusi Agroindustri, HP yang merupakan mantan Direktur Utama PTPN XI periode 2017–2021, serta FM selaku Direktur Operasional. Ketiga tersangka diduga kuat melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum yang menggelembungkan nilai paket pekerjaan equipment pack secara signifikan. Modus operandi yang ditemukan penyidik cukup sistematis. Para tersangka diduga merekayasa spesifikasi teknis dan Bill of Quantity (BoQ) pada paket peralatan pabrik. Rekayasa ini menyebabkan harga penawaran melonjak drastis dari pagu awal tanpa justifikasi teknis yang memadai. Selain itu, ditemukan adanya konflik kepentingan dalam penunjukan rekanan pelaksana yang tidak melalui mekanisme lelang sehat sesuai Peraturan Menteri BUMN.

Anatomi Kerugian Negara

Dari total kerugian Rp645,27 miliar, komponen terbesar berasal dari mark-up atau penggelembungan harga equipment pack yang mencapai Rp307 miliar. Sisa kerugian bersumber dari biaya overhead proyek yang tidak wajar, pembebanan bunga pinjaman selama masa konstruksi yang molor, serta kewajiban pembayaran kepada kontraktor yang tetap berjalan meskipun target commissioning tidak tercapai. Wakil Kepala Kortastipidkor menyatakan bahwa tim penyidik telah menyita sejumlah aset milik para tersangka, termasuk properti, kendaraan mewah, dan rekening bank sebagai jaminan pemulihan kerugian negara. "Kami menerapkan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin (7/7/2026).

Konspirasi Aktor Utama

Penyidik memaparkan peran masing-masing tersangka secara terstruktur. Tersangka HP, selaku pengguna anggaran sekaligus kuasa pemilik proyek, diduga mengabaikan prosedur tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Ia memberikan persetujuan terhadap perubahan kontrak senilai Rp1,2 triliun tanpa melalui kajian risiko mendalam. Sementara itu, tersangka DS sebagai mitra pelaksana diduga mengajukan klaim fiktif atas progres pekerjaan yang tidak sesuai realisasi di lapangan. Data sementara menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian fisik pabrik baru mencapai 62%, namun klaim pembayaran telah mencapai 89% dari total nilai kontrak. "Ini adalah bentuk fraud paling telanjang dalam proyek BUMN sektor pangan yang pernah kami tangani," tegas analis kebijakan publik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengikuti jalannya penyidikan.

Kronologi Pengembangan Proyek

Proyek modernisasi PG Assembagoes bertujuan meningkatkan kapasitas giling dari 3.800 TCD (Ton Cane per Day) menjadi 8.000 TCD. Kontrak awal ditandatangani pada 20 Desember 2019 dengan target penyelesaian 18 bulan. Hingga kasus ini mencuat, proyek mengalami keterlambatan lebih dari 4 tahun dan statusnya kini mangkrak, meninggalkan tumpukan utang beserta kewajiban pembayaran bunga yang terus membengkak. Kortastipidkor memastikan akan terus mengembangkan penyidikan ke pihak-pihak lain yang turut menikmati aliran dana proyek, termasuk konsultan pengawas independen yang justru meloloskan progres pekerjaan fiktif. Polri juga berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk menyelamatkan aset negara yang tersisa di lokasi pabrik.