Jakarta – Aji Muhawarman Pimpin Strategi Lawan Hoaks Kesehatan Kemenkes

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menempatkan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Aji Muhawarman, sebagai ujung tombak diseminasi informasi kesehatan di tengah maraknya misinformasi digital. Dalam kapasitasnya, Aji bertanggung jawab memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan secara akurat kepada lebih dari 270 juta penduduk Indonesia sekaligus menangkal sedikitnya 1.200 konten hoaks kesehatan yang terdeteksi sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan data internal Biro Komunikasi yang dirilis pada Januari 2025, lonjakan hoaks tertinggi terjadi pada triwulan ketiga 2024, bertepatan dengan musim penyakit menular dan peluncuran program vaksinasi baru. “Kecepatan respons menjadi kunci. Kami menargetkan setiap klarifikasi hoaks terbit dalam waktu kurang dari dua jam setelah terdeteksi,” ujar Aji saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Unit kerja yang dipimpin Aji tidak hanya berfokus pada klarifikasi, tetapi juga membangun ekosistem komunikasi berbasis data. Portal Sehat Negeriku serta kanal media sosial resmi Kemenkes mencatat jangkauan kumulatif rata-rata 50 juta pengguna unik per bulan sepanjang semester kedua 2024. Angka ini naik 37 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar berasal dari platform video pendek yang menyasar kelompok usia 18–34 tahun.

Transformasi strategi komunikasi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan 120 mitra fakta, termasuk organisasi profesi kedokteran, perguruan tinggi, dan pengelola platform digital. Hasilnya, indeks kepercayaan publik terhadap informasi resmi Kemenkes naik dari 62,3 poin pada 2023 menjadi 74,8 poin pada 2024, menurut survei Litbang internal.

Analisis Pola Sebaran Hoaks Kesehatan dan Respon Kelembagaan

Pola sebaran hoaks kesehatan menunjukkan pergeseran signifikan dari media berbasis teks ke format video pendek dan infografis yang sulit dilacak. Tim Aji mengidentifikasi bahwa 68 persen hoaks yang viral pada tahun lalu berasal dari platform berbagi video, sedangkan sisanya tersebar melalui aplikasi pesan terenkripsi. Kondisi ini mendorong Biro Komunikasi mengembangkan sistem deteksi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memindai gambar, teks, dan transkrip audio secara simultan.

Dari sisi kelembagaan, pembentukan desk khusus “Komunikasi Krisis” di bawah koordinasi langsung Aji terbukti memperpendek rantai birokrasi. Desk ini memiliki kewenangan menerbitkan pernyataan resmi tanpa harus menunggu eskalon tinggi, sehingga waktu respons terhadap isu sensitif seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) atau efek samping vaksin bisa dipangkas dari semula rata-rata 6 jam menjadi 1,5 jam.

Pengamat komunikasi publik dari Universitas Indonesia, Prof. Reni Anggraini, menilai bahwa peningkatan indeks kepercayaan tidak bisa dilepaskan dari konsistensi Kemenkes dalam mengedepankan transparansi data. “Masyarakat kini lebih mudah mengakses data primer seperti jumlah kasus penyakit dan cakupan imunisasi secara real-time. Itu mengubah persepsi bahwa pemerintah menyembunyikan informasi,” jelasnya dalam webinar “Komunikasi Kesehatan di Era Post-Truth”, Kamis (6/2).

Ke depan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik di bawah arahan Aji Muhawarman menargetkan integrasi chatbot berbasis kecerdasan buatan generatif yang mampu menjawab pertanyaan kesehatan dalam bahasa daerah. Proyek ini dijadwalkan meluncur pada triwulan ketiga 2025 dan diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas layanan informasi hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).