Iran Umumkan Tarif Baru di Selat Hormuz, Beri Pengecualian untuk Negara Mitra

Apaberita.com, Jakarta – Pemerintah Iran melalui Duta Besarnya untuk China, Abdolreza Rahmani Fazli, secara resmi menegaskan rencana penerapan tarif baru bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kebijakan ini langsung menuai penolakan keras dari Washington, namun Teheran memberi sinyal adanya perlakuan berbeda terhadap negara-negara yang dianggap sebagai sahabat.

Dalam keterangan yang dikutip media kami, Fazli menyampaikan bahwa rezim tarif tersebut merupakan bagian dari penataan ulang pengelolaan jalur air strategis itu. “Kami sedang menjalin kerja sama dan kolaborasi erat dengan Oman terkait pengaturan baru untuk Selat Hormuz,” ujar Fazli seperti dilansir laporan Apaberita.com. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Iran tidak akan bertindak sepihak dan tetap membuka ruang diplomatik dengan mitra regionalnya.

Sementara itu, sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dicapai antara Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik bersenjata, seluruh kapal komersial diberi keleluasaan melintasi selat tersebut secara gratis selama masa transisi 60 hari. Poin ini dianggap krusial karena menyangkut kelancaran rantai pasok energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan pintu keluar bagi sekitar seperlima produksi minyak dunia. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai skema tarif yang akan diterapkan setelah masa tenggang tersebut berakhir.

Fazli tidak merinci kriteria negara mana saja yang akan digolongkan sebagai “sahabat” dan berhak atas pengecualian atau diskon tarif. Namun, langkah ini dipandang sebagai upaya Iran untuk memperkuat poros aliansi non-Barat sekaligus menekan negara-negara yang selama ini mendukung sanksi ekonomi terhadap Teheran.

Situasi ini menambah lapisan ketidakpastian baru di kawasan Timur Tengah, terutama bagi para pelaku industri pelayaran dan perdagangan internasional yang sangat bergantung pada Selat Hormuz.

Para pengamat memperkirakan, negosiasi lanjutan antara Iran, Oman, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya akan menjadi penentu apakah jalur vital tersebut berubah menjadi instrumen tekanan geopolitik atau tetap menjadi perairan bebas sesuai hukum internasional. Apaberita.com akan terus memantau perkembangan penting ini.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri AS belum memberikan pernyataan resmi baru terkait ancaman tarif tersebut, meskipun Washington sebelumnya dengan tegas menyatakan bahwa setiap hambatan terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz tidak akan ditoleransi.