Imigrasi Lampaui Target PNBP 2026 Capai Rp8,68 Triliun

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,68 triliun hingga Senin, 12 Oktober 2026 pukul 07.30 WIB. Capaian tersebut setara 101,88 persen dari target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun anggaran 2026, sehingga melampaui proyeksi sebelum tahun berjalan berakhir.

Realisasi itu disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (12/10/2026), oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko. Berdasarkan data yang dihimpun, sektor visa dan izin keimigrasian menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara dari fungsi keimigrasian sepanjang periode tersebut.

Visa Dominasi Penerimaan Negara

Pendapatan dari layanan visa menempati posisi teratas dengan nilai Rp4,7 triliun, atau mencakup 55 persen dari total PNBP keimigrasian. Posisi berikutnya ditempati layanan paspor yang menyumbang Rp2,1 triliun, disusul izin keimigrasian dan re-entry permit sebesar Rp1,52 triliun, serta layanan lainnya yang mencapai Rp270 miliar.

Secara tahunan (year-on-year), perolehan tersebut mencatatkan surplus Rp510 miliar dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kenaikan ini menegaskan bahwa penerimaan negara dari sektor keimigrasian tetap tumbuh meski menghadapi dinamika perekonomian global.

Hendarsam menyatakan bahwa pencapaian target tersebut diraih di tengah penguatan pengawasan keimigrasian yang terus digencarkan sepanjang 2026. Menurutnya, kebijakan keimigrasian diarahkan tidak sekadar mengejar angka penerimaan, tetapi juga mendorong hadirnya wisatawan berkualitas yang memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

"Kami mensyukuri bahwa kebijakan keimigrasian mendorong hadirnya wisatawan berkualitas yang berkontribusi terhadap ekonomi negara. Kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan negara menjadi salah satu indikator kualitas layanan yang diselenggarakan pemerintah," jelas Hendarsam.

Indonesia Masuk Tiga Besar Destinasi Dunia

Dalam keterangannya, Hendarsam juga menyinggung posisi Indonesia yang tercatat masuk dalam tiga besar destinasi wisata dunia yang wajib dikunjungi sekali seumur hidup versi majalah CEOWORLD. Pencapaian itu dinilai menjadi konteks penting bagi kinerja penerimaan keimigrasian, karena arus kunjungan wisatawan mancanegara berkorelasi langsung dengan permintaan layanan visa dan izin tinggal.

Menurutnya, capaian PNBP ini merupakan hasil dari rangkaian penyederhanaan layanan, digitalisasi permohonan visa, serta penyesuaian kebijakan yang ditetapkan dalam rapat koordinasi lintas unit. Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa setiap tarif layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerimaan negara dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Pengawasan Tetap Diperketat

Di sisi lain, pengawasan terhadap pelanggaran keimigrasian tetap menjadi prioritas. Sepanjang 2026, operasi pengawasan dilaporkan terus dilaksanakan di sejumlah wilayah strategis, termasuk pintu-pintu masuk utama seperti bandara internasional dan pelabuhan. Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang menempatkan fungsi pengawasan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pelayanan.

Hendarsam menuturkan, keseimbangan antara kemudahan layanan dan ketatnya pengawasan menjadi kunci agar penerimaan negara meningkat tanpa mengorbankan aspek keamanan nasional. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus menindaklanjuti hasil evaluasi internal untuk memastikan target 2026 tidak hanya terlampaui, tetapi juga berkualitas dari sisi tata kelola.

Dengan realisasi yang telah menembus 101,88 persen, Direktorat Jenderal Imigrasi optimistis sisa tahun anggaran dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem layanan digital dan memperluas kerja sama antarinstansi. Keputusan dan capaian tersebut diharapkan menjadi basis penyusunan target PNBP pada tahun anggaran berikutnya.

"Kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan negara menjadi salah satu indikator kualitas layanan yang diselenggarakan pemerintah," tegas Hendarsam, menutup keterangan resminya.