Hasan Nasbi: Paper Nobel untuk Program MBG Diduga Bukan dari Pemerintah

Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menyatakan bahwa paper ilmiah yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat penerima Nobel Perdamaian diduga bukan disusun oleh pemerintah. Pernyataan itu disampaikannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (6/8), menyusul beredarnya dokumen tersebut secara luas di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Dokumen yang beredar itu mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto serta memuat argumentasi mengenai kontribusi program makan bergizi bagi kemanusiaan dan perdamaian. Naskah tersebut menjadi perbincangan publik setelah sejumlah warganet menemukan bagian yang diduga merupakan sisa perintah kepada mesin kecerdasan buatan atau AI yang tidak dihapus dari draf akhir dokumen.

Istana Membantah Terlibat Penyusunan Paper

Hasan Nasbi menegaskan, berdasarkan penelusuran awal di internal pemerintahan, tidak ada pihak di lingkungan Istana maupun kementerian dan lembaga yang menyusun atau menerbitkan paper dimaksud. Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di ruang publik sekaligus mencegah kesalahpahaman mengenai status dokumen tersebut.

"Kayaknya bukan dari pemerintah itu, saya rasa enggak ada dari pemerintah," ujar Hasan Nasbi saat ditemui wartawan di Istana, Jakarta, Kamis (6/8).

Meski demikian, ia mengakui pemerintah hingga kini belum mengetahui secara pasti siapa pihak yang menyusun dokumen itu. Menurutnya, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan asal-usul naskah sebelum pemerintah menentukan langkah tindak lanjut yang dianggap perlu.

"Entah siapa itu kita harus cek," ucapnya.

Dokumen Viral setelah Temuan Jejak Kecerdasan Buatan

Perbincangan mengenai paper tersebut bermula dari sejumlah unggahan di media sosial yang menyoroti isi dokumen. Selain mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto, naskah itu memuat uraian yang menilai program Makan Bergizi Gratis layak diajukan sebagai nominasi Nobel Perdamaian karena dianggap memberikan dampak kemanusiaan yang besar bagi masyarakat Indonesia.

Sorotan publik kian meluas setelah ditemukan bagian teks yang diduga merupakan instruksi kepada perangkat kecerdasan buatan yang belum dihapus oleh penyusunnya. Temuan itu menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas serta proses penyusunan dokumen, sekaligus memicu berbagai dugaan mengenai pihak yang berada di balik peredaran naskah tersebut.

Hingga klarifikasi resmi disampaikan, belum ada lembaga negara maupun kementerian yang menyatakan bertanggung jawab atas penyusunan paper itu. Pemerintah, melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi, memastikan akan menelusuri asal-usul dokumen agar peredarannya tidak menimbulkan tafsir keliru di kalangan masyarakat.

Pemerintah Menindaklanjuti Penelusuran Asal-Usul Naskah

Hasan Nasbi menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti persoalan ini dengan melakukan pengecekan secara menyeluruh. Langkah tersebut dipandang penting mengingat dokumen itu telah beredar luas dan dikaitkan dengan nama kepala negara serta salah satu program prioritas nasional yang tengah berjalan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa dokumen tersebut merupakan produk resmi pemerintah. Menurutnya, setiap dokumen resmi kenegaraan diterbitkan melalui mekanisme kelembagaan yang jelas dan dapat diverifikasi melalui saluran resmi pemerintah.

Sebagai informasi, Nobel Perdamaian merupakan penghargaan internasional yang diberikan setiap tahun kepada individu atau lembaga yang dinilai berkontribusi besar bagi perdamaian dunia. Proses nominasi penghargaan itu mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara dan tidak berkaitan langsung dengan dokumen yang beredar di media sosial tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis sebagai Agenda Prioritas

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Program ini menyasar anak-anak usia sekolah, ibu hamil, serta balita di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, program tersebut dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menetapkan program ini sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia jangka panjang yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini.

Hingga berita ini disusun, belum ada pihak lain yang memberikan pernyataan resmi mengenai keberadaan paper ilmiah tersebut. Pemerintah memastikan akan menyampaikan hasil penelusuran kepada publik apabila telah diperoleh informasi yang valid mengenai identitas penyusun dokumen itu.