Hanura Tegaskan Kesiapan Hadapi Ambang Batas Parlemen Pemilu 2029

JAKARTA — Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyatakan kesiapannya menghadapi berapa pun angka ambang batas parlemen yang akan ditetapkan untuk Pemilihan Umum 2029. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Tim Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Rio Capella, menanggapi pembahasan ambang batas parlemen yang hingga kini masih berlangsung di antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rio Capella menegaskan, partainya tidak mempersoalkan angka berapa pun yang nantinya diputuskan melalui peraturan perundang-undangan. Menurutnya, Hanura memilih untuk memusatkan perhatian pada penguatan konsolidasi internal daripada terjebak dalam perdebatan mengenai besaran angka ambang batas yang belum kunjung final.

"Berapa pun angka ambang batas yang diputuskan, kami siap. Partai Hanura akan menghadapinya dengan kerja politik yang terukur dan terarah," ujar Rio Capella.

Pembahasan Ambang Batas Masih Berlangsung

Hingga saat ini, besaran ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 masih berada dalam tahap pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 persen dari suara sah nasional. Sejumlah fraksi di DPR mengusulkan kenaikan angka tersebut dengan alasan penyederhanaan sistem kepartaian, sementara fraksi lain berpandangan angka yang berlaku saat ini masih relevan untuk dipertahankan.

Wacana penyesuaian ambang batas parlemen mengemuka dalam berbagai rapat kerja antara DPR dan pemerintah sebagai bagian dari evaluasi regulasi kepemiluan. Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai besaran angka yang akan diberlakukan pada Pemilu 2029. Keseluruhan proses pembahasan tersebut masih menunggu kesepakatan politik antara fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah.

Hanura Fokus Konsolidasi Internal

Rio Capella menyatakan, DPP Partai Hanura telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti persiapan menghadapi Pemilu 2029. Tim tersebut bertugas memetakan kekuatan partai di seluruh daerah pemilihan, menyusun strategi pemenangan, serta memastikan mesin organisasi bergerak secara serentak dari tingkat pusat hingga daerah.

"Kami tidak ingin energi partai habis untuk memperdebatkan angka. Yang terpenting adalah bagaimana mesin partai bekerja maksimal di tingkat akar rumput," kata Rio.

Sejalan dengan langkah tersebut, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sebelumnya telah menginstruksikan seluruh jajaran pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat desa. Instruksi tersebut ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi wilayah di sejumlah daerah sebagai bagian dari pemanasan mesin politik partai menghadapi kontestasi 2029.

Rekam Jejak Hanura pada Dua Pemilu Terakhir

Pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, Partai Hanura tidak berhasil melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen sehingga tidak memiliki wakil di DPR. Kondisi tersebut menjadi catatan evaluasi internal partai untuk membenahi strategi pemenangan pemilu secara menyeluruh, baik dari sisi perekrutan calon legislator maupun penguatan basis dukungan di daerah.

Meski demikian, Hanura tetap memiliki keterwakilan di sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota. Modal politik tersebut dinilai menjadi fondasi bagi partai untuk kembali merebut kursi di Senayan pada Pemilu 2029, terlepas dari besaran ambang batas yang akan ditetapkan.

Menunggu Keputusan Resmi

Partai Hanura menyatakan akan menghormati setiap keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme pembahasan resmi di DPR bersama pemerintah. Rio Capella menegaskan, partainya akan menyesuaikan strategi pemenangan begitu besaran ambang batas parlemen ditetapkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan.

"Begitu aturan ditetapkan, kami akan menyesuaikan langkah. Hanura siap bertarung pada Pemilu 2029," ucap Rio Capella.

Pembahasan mengenai ambang batas parlemen merupakan bagian dari agenda evaluasi regulasi kepemiluan yang menjadi perhatian publik menjelang Pemilu 2029. Keputusan final mengenai besaran angka tersebut akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seluruh partai politik peserta pemilu diharapkan mematuhi ketentuan yang disahkan.