Hamka B Kady Dorong Alokasi APBN 2027 untuk Perlintasan Sebidang

JAKARTA — Anggota Badan Anggaran sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, secara resmi mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 guna mempercepat penyelesaian perlintasan sebidang di berbagai daerah. Dorongan ini disampaikan menyusul masih tingginya angka kecelakaan dan kemacetan di ribuan titik perpotongan antara jalur kereta api dan jalan raya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, hingga akhir 2026 terdapat 4.892 perlintasan sebidang resmi maupun liar yang belum memiliki penanganan memadai berupa flyover, underpass, atau palang pintu otomatis bersistem pengamanan tinggi. Dari jumlah tersebut, 1.237 titik dinilai rawan kecelakaan dengan tingkat fatalitas tinggi. Sepanjang periode 2024–2026, tercatat 326 kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang menewaskan 98 orang dan melukai 441 korban lainnya. Angka ini dinilai Hamka Kady masih terlalu timpang dibandingkan upaya mitigasi yang berjalan lambat karena keterbatasan anggaran rutin kementerian.

Urgensi dan Usulan Alokasi

Dalam rapat kerja terbatas yang digelar pekan ini, Hamka Kady menekankan bahwa penyelesaian perlintasan sebidang harus menjadi proyek prioritas nasional dengan skema multi-tahun. Ia mengusulkan agar dalam APBN 2027 dialokasikan dana sebesar Rp6,8 triliun untuk membangun 340 flyover dan underpass baru serta melengkapi 850 perlintasan dengan sistem peringatan dini terintegrasi. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan rata-rata alokasi tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp1,9 triliun per tahun dan hanya mampu menjangkau 120–150 titik perlintasan.

"Kita tidak bisa terus-menerus meratapi korban jiwa. Perlintasan sebidang adalah infrastruktur kritis yang harus tuntas dalam lima tahun ke depan. Tanpa dukungan APBN yang memadai, target zero accident di jalur KA mustahil tercapai," ujar Hamka Kady. Ia juga menyoroti mekanisme pembagian beban pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah yang selama ini tidak berjalan optimal. Menurutnya, jika APBN 2027 bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut, maka setidaknya 47% dari total titik rawan dapat langsung terselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Analisis Perbandingan Alokasi Anggaran (2025–Usulan 2027)

Data di atas menunjukkan bahwa usulan anggaran 2027 tidak hanya memperbanyak volume titik pembangunan, tetapi juga menekan efisiensi biaya per titik melalui skala ekonomi program nasional. Rasio biaya turun dari rata-rata Rp13,9 miliar per titik menjadi sekitar Rp5,71 miliar per intervensi, termasuk pembangunan fisik dan sistem teknologi pengamanan.

Pengamat transportasi dari Forum Studi Transportasi Indonesia (FSTI), Aditya Nugraha, menilai usulan tersebut realistis tetapi memerlukan komitmen pendampingan teknis. "APBN perlu memastikan bahwa daerah penerima manfaat menyiapkan pembebasan lahan dan penataan akses secara paralel. Tanpa itu, penyerapan anggaran bisa tersendat," katanya. Ia menyarankan agar kementerian teknis segera memfinalisasi daftar pendek (shortlist) titik prioritas berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas dan riwayat kecelakaan sehingga pelaksanaan langsung bisa dimulai awal 2027 jika disetujui DPR.

Dorongan Hamka Kady ini akan dibahas dalam siklus pembahasan RAPBN 2027 yang dimulai Mei mendatang. Komisi V dan Banggar dijadwalkan menggelar rapat gabungan untuk menyelaraskan usulan dengan pagu indikatif kementerian. Jika disepakati, Indonesia akan memiliki lompatan terbesar dalam penanganan perlintasan sebidang dalam satu dekade terakhir.