Hadiri Peringatan PD II, PM Jepang Diteriaki Demonstran yang Marah

Suasana peringatan Perang Dunia II di Tokyo pada Selasa (23/6) berubah memanas setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, diteriaki oleh sekelompok demonstran yang hadir di lokasi. Aksi protes itu merupakan luapan kemarahan publik atas arah kebijakan pemerintah yang dinilai telah meninggalkan prinsip pasifisme—fondasi negara yang dipegang teguh selama beberapa dekade pascaperang.

Perubahan Sikap Pasifis yang Menuai Kritik

Sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, Jepang menunjukkan sinyal perubahan signifikan dalam postur pertahanannya. Pada April lalu, pemerintah melonggarkan regulasi ekspor senjata mematikan, sebuah langkah yang memecah belah opini domestik. Takaichi, yang sudah lama dikenal sebagai tokoh berpandangan garis keras, secara terbuka menyatakan keinginannya untuk merevisi Konstitusi Jepang, khususnya pasal yang membatasi keterlibatan militer negara tersebut.

Demonstran yang berkumpul di sekitar acara peringatan membawa berbagai poster dan meneriakkan penolakan terhadap rencana tersebut. Mereka menilai kebijakan Takaichi sebagai ancaman terhadap perdamaian yang telah susah payah dibangun sejak tragedi Perang Dunia II. Menurut laporan Apaberita.com dari lokasi, massa tampak emosional, beberapa di antaranya menyebut langkah perdana menteri sebagai pengkhianatan terhadap identitas nasional Jepang.

“Kami tidak akan tinggal diam melihat negara ini kembali ke jalan militerisme,” ujar salah satu demonstran, seperti dikutip dari pantauan media kami.

Takaichi: Figur Keamanan yang Kontroversial

Pandangan Takaichi dalam isu keamanan memang kerap memicu kontroversi, khususnya di kalangan negara tetangga. Tahun lalu, pernyataannya tentang Taiwan sempat memicu kemarahan China dan meningkatkan ketegangan diplomatik. Kini, dengan kewenangan penuhnya sebagai perdana menteri, dorongan untuk memperkuat kapasitas militer Jepang semakin terlihat jelas. Demonstrasi di acara peringatan ini menjadi cermin ketidaknyamanan sebagian warga terhadap trajektori tersebut.

Pengamat dari Apaberita.com mencatat, momen tersebut sarat akan ironi—sebuah acara yang bertujuan mengenang korban perang justru menjadi panggung protes terhadap kebijakan yang dikhawatirkan dapat membawa Jepang ke era baru konflik. Dengan ketegangan yang belum sepenuhnya mereda, suara-suara penolakan di jantung ibu kota menegaskan masih kuatnya resistensi publik terhadap pergeseran doktrin pertahanan di Negeri Sakura.