Suhardi Duka: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Barat

Profil Singkat

H. Suhardi Duka, lahir di Mamuju pada 22 Juni 1962, merupakan Gubernur Sulawesi Barat yang pertama kali terpilih secara langsung pada Pilkada 2024. Sebelum menjabat sebagai Gubernur, ia meniti karier panjang sebagai birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan sempat menjabat sebagai Bupati Mamuju selama dua periode, yakni 2005–2015. Pria kelahiran Mamuju ini menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Pemerintahan dan Magister Administrasi Publik, yang menjadi fondasi kuat bagi gaya kepemimpinannya yang teknokratis dan birokratis.

Dalam kontestasi politik 2024, Suhardi Duka berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara signifikan, mengungguli beberapa kandidat lain. Kemenangan ini merupakan buah dari popularitasnya yang masih tinggi, khususnya di kalangan pemilih loyalis yang mengingat program-programnya saat memimpin Kabupaten Mamuju. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025, mengemban mandat untuk memajukan provinsi yang masih berusia relatif muda ini.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Suhardi Duka dimulai dari eselon terbawah di birokrasi Kabupaten Mamuju, sebelum provinsi ini dimekarkan dari Sulawesi Selatan pada 2004. Ketekunannya membawanya ke posisi strategis sebagai Sekretaris Daerah, sebelum akhirnya memutuskan terjun ke politik praktis. Sebagai Bupati Mamuju dua periode, rekam jejaknya ditandai dengan pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan sumber daya manusia di daerah yang saat itu masih tertinggal.

• Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju: Memimpin pembangunan jalan dan jembatan lintas kecamatan.
• Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju: Berperan dalam perencanaan tata kelola pemerintahan dan penganggaran.
• Bupati Mamuju (2005-2010, 2010-2015): Menjalankan program pembangunan desa mandiri dan pengembangan komoditas perkebunan.
• Gubernur Sulawesi Barat (2025-sekarang): Memimpin transisi pemerintahan provinsi dengan fokus pada percepatan pembangunan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Pengalamannya sebagai bupati menjadi modal politik utama untuk tampil sebagai gubernur. Ia menguasai peta persoalan di tingkat tapak, mulai dari konflik agraria, akses layanan kesehatan, hingga konektivitas jalur logistik yang kerap terputus akibat bencana alam.

Kinerja dan Program Unggulan

Memasuki masa jabatan 2025-2030, Gubernur Suhardi Duka menetapkan empat pilar pembangunan utama, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam hal swasembada pangan dan hilirisasi sumber daya alam. Program-program yang digulirkan mencoba mengatasi tiga masalah kronis Sulawesi Barat: kemiskinan, stunting, dan aksesibilitas antarwilayah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Suhardi Duka mengalokasikan 35 persen dari total APBD 2025 untuk infrastruktur pelayanan dasar dan penguatan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor kelautan dan perikanan, serta pertanian jagung dan kakao.

Berikut adalah sejumlah program unggulan yang menjadi sorotan publik:

• Rehabilitasi Jalur Trans-Sulawesi Barat: Memperkuat konektivitas dari Mamuju menuju Majene, Polewali Mandar, dan perbatasan Sulawesi Tengah. Proyek ini didanai melalui APBD dan APBN, ditargetkan rampung pada 2027.
• Gerakan Sulbar Bebas Stunting (Bersatu): Intervensi spesifik berupa pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta revitalisasi Posyandu di 645 desa/kelurahan se-Sulawesi Barat. Gubernur turun langsung memantau distribusi bantuan di daerah terisolir seperti Kecamatan Kalukku.
• Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terpadu (PPT): Mengintegrasikan sentra produksi ikan dengan industri pengolahan dalam satu kawasan untuk meningkatkan nilai tambah. Program ini menyasar nelayan kecil di Mamuju dan Pasangkayu, yang selama ini bergantung pada tengkulak.
• Beasiswa Sulbar Cerdas 4.0: Program wajib belajar 12 tahun plus beasiswa penuh bagi 2.000 mahasiswa berprestasi asal Sulawesi Barat untuk kuliah di universitas nasional dan internasional, dengan ikatan dinas kembali ke daerah.
• Jaminan Kesehatan Universal: Klaim 98 persen penduduk telah ter-cover oleh BPJS Kesehatan, dengan Pemprov menanggung iuran bagi warga miskin non-dekategori.

Dari sisi penegakan disiplin birokrasi, Suhardi Duka melakukan reshuffle di jajaran pejabat eselon II dan memberlakukan sistem penilaian kinerja elektronik. Langkah ini menimbulkan gejolak internal, namun secara bertahap mampu memperbaiki skor Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat dari kategori C menjadi B pada tahun 2025.

Tantangan dan Harapan

Meski mencatat sejumlah kemajuan, kepemimpinan Suhardi Duka tidak lepas dari tantangan struktural. Kemiskinan di Sulawesi Barat masih berada di angka 11,32 persen pada Maret 2025, tertinggi kedua di Pulau Sulawesi setelah Gorontalo. Kesenjangan pemerataan antara pesisir dan wilayah pegunungan yang terisolasi masih menjadi pekerjaan