Golkar Bantah Survei CELIOS soal Kinerja Bahlil

Jakarta — Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa hasil survei Center of Economic and Law Studies yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri dengan kinerja terburuk tidak serta-merta mencerminkan kapasitas riil seorang pejabat dalam menjalankan tugas kenegaraan. Pernyataan tersebut disampaikan politikus Partai Golkar itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/10), menanggapi publikasi lembaga kajian ekonomi dan hukum tersebut yang menjadi perhatian luas di ruang publik.

Menurut Mekeng, lembaga yang menyelenggarakan survei berpotensi memiliki agenda tersendiri di balik pemeringkatan kinerja menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kemampuan seseorang tidak dapat diukur semata melalui instrumen survei, terlebih apabila orang tersebut harus menjalankan beban tugas sebesar yang diemban Bahlil di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Iya mungkin mereka punya agenda tersendiri dan belum tentu mereka kalau dikasih jabatan seperti yang dipegang oleh Pak Bahlil mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Bahlil," kata Mekeng kepada wartawan.

Legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur itu menambahkan bahwa teori yang dipelajari di bangku sekolah atau perguruan tinggi belum tentu dapat diterapkan secara langsung pada kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, dinamika sektor energi sangat kompleks dan menuntut pengambilan keputusan cepat yang tidak selalu dapat dinilai melalui pendekatan akademis semata.

"Antara teori yang mereka belajar di sekolah belum tentu bisa di-apply pada kondisi real di lapangan," lanjutnya.

Golkar Nilai Kinerja Bahlil Justru Positif

Mekeng justru menyatakan bahwa kinerja Bahlil selama menjabat sebagai Menteri ESDM tergolong sangat baik. Ia menyoroti salah satu kebijakan utama berupa upaya menjaga agar harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak mengalami kenaikan, demi mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

"Saya melihat kinerja Bahlil sangat bagus karena dia berusaha untuk tetap menjaga harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan untuk menjaga kondusivitas daya beli masyarakat," ujar Mekeng.

Selain persoalan subsidi energi, Mekeng juga menyoroti langkah Bahlil dalam mengatur kegiatan usaha di sektor mineral dan batu bara. Menurutnya, pengelolaan sektor minerba perlu melibatkan pengusaha lokal dan tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha besar yang memiliki modal raksasa.

Ia menilai Bahlil berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih berkeadilan dengan mencegah praktik monopoli di sektor pertambangan. Kebijakan tersebut, menurut Mekeng, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menata tata kelola sumber daya alam agar memberi manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional.

Langkah Strategis di Tengah Ketidakpastian Global

Mekeng juga mengapresiasi upaya Bahlil dalam mencari jalan keluar terkait ketersediaan bahan bakar minyak di tengah kondisi geopolitik yang memanas, termasuk ketegangan di Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia. Menurutnya, langkah antisipatif tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Ia menambahkan bahwa Bahlil juga menindak tegas pelaku bisnis yang tidak menjalankan praktik usaha secara proper di sektor energi dan pertambangan. Penegakan aturan tersebut, kata Mekeng, penting untuk menjaga iklim investasi yang sehat serta mencegah kerugian negara akibat pelanggaran tata kelola.

"Dia mengatur agar pengusaha-pengusaha minerba tidak memonopoli semua kegiatan di lapangan dan harus melibatkan pengusaha lokal, menindak tegas pelaku bisnis yang tidak proper melakukan bisnisnya, mencari jalan keluar ketersediaan BBM dalam kondisi perang di Selat Hormuz," katanya.

Pernyataan Ketua Komisi XII DPR RI itu menjadi respons resmi pertama dari kalangan Fraksi Partai Golkar terhadap publikasi hasil survei CELIOS. Sebelumnya, lembaga kajian tersebut merilis pemeringkatan kinerja menteri di lingkup kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada posisi terbawah menurut persepsi responden survei.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kementerian ESDM maupun dari CELIOS mengenai metodologi dan rangkaian lengkap hasil survei tersebut. DPR RI melalui Komisi XII yang membidangi energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup menyatakan akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan sektor energi sesuai fungsi pengawasan yang diamanatkan undang-undang.