Golkar Ancam Pecat Kader yang Terbukti Berkaitan dengan Kematian dr. Icha

Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar), Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap kader yang terbukti memil...

Jul 13, 2026 - 14:07
0 1
Golkar Ancam Pecat Kader yang Terbukti Berkaitan dengan Kematian dr. Icha

Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar), Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap kader yang terbukti memiliki hubungan sebab-akibat dengan kematian dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/7), di tengah bergulirnya investigasi internal yang masih berlangsung.

“Kita pasti akan berikan sanksi bahkan sanksi yang berat sekalipun termasuk pemecatan kalau terbukti ada korelasi tindakannya dengan kematian Icha itu ya. Dan itu membuktikan itu kan tidak mudah. Kita juga ingin adil,” ujar Sarmuji. Partai berlambang beringin itu saat ini tengah mendalami dugaan intimidasi yang dilakukan seorang kadernya kepada dr. Icha, yang ditemukan meninggal di kediamannya di Baumata, Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 29 Juni 2026.

Investigasi Internal Diperdalam

Sarmuji menjelaskan bahwa tim investigasi DPP Golkar terus mengumpulkan fakta dan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan apakah tindakan kader tersebut benar terjadi dan sejauh mana dampaknya. Proses ini tidak hanya bersandar pada pengakuan kader terlapor. “Kalau pelakunya ngakunya pasti enggak ya kan, tapi kan kita lagi cari sumber yang lain, apakah enggak beneran,” kata Sarmuji. Langkah tersebut diambil, menurut Sarmuji, agar keputusan yang dihasilkan benar-benar berdasar pada bukti yang sahih dan tidak terburu-buru.

Kasus ini menyita perhatian nasional karena dr. Icha, seorang dokter muda di kabupaten Kupang, diduga mengalami tekanan psikologis akibat intimidasi yang dilakukan oknum dari salah satu partai politik. Unggahan dan pesan intimidatif yang diterima korban masih ditelusuri oleh pihak berwenang. DPP Golkar pun berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memperoleh data yang utuh, sambil tetap menempuh mekanisme internal partai.

Asas Keadilan Jadi Landasan

Dalam menangani perkara ini, Golkar menempatkan asas praduga tak bersalah dan keadilan prosedural sebagai fondasi. Sarmuji menekankan bahwa pembuktian hubungan kausalitas antara tindakan intimidasi dan kematian korban menjadi poin krusial sebelum sanksi pemecatan dijatuhkan. “Kita berikan sanksi seberat-beratnya kalau dia terbukti melakukan kesalahan, tetapi kita juga mesti adil, betul-betul mengetahui benar bahwa ada sebab kausalitas antara tindakan itu dengan kematian yang kemarin,” tegasnya.

Meskipun begitu, Sarmuji menambahkan, bukan berarti apabila korelasi kematian tidak terbukti, maka partai akan membebaskan kader yang bersangkutan. Jika ada indikasi pelanggaran etik atau tindakan tercela, sanksi tetap akan dikenakan sesuai tingkat kesalahan. “Dan kalau ada indikasi dia melakukan saja bahkan tidak ada korelasinya dengan kematian itu, itu pun bisa kita berikan sanksi. Cuma sanksinya tentu sesuai dengan tingkat kesalahannya,” ujarnya. Pendekatan ini, menurut pengamat politik, menunjukkan komitmen Golkar untuk menjaga marwah partai tanpa mengorbankan keadilan internal.

Sanksi Berjenjang dari Teguran hingga Pemecatan

Sekjen Golkar itu memaparkan secara garis besar skema disiplin partai yang bertahap. Bila hanya ditemukan pelanggaran ringan, sanksi dapat berupa teguran atau pembinaan. Namun, jika investigasi membuktikan adanya tindakan berat yang mencoreng nama baik partai dan berimplikasi pada kematian seseorang, pemecatan langsung menjadi konsekuensi. “Bahkan andaikan betul-betul dia melakukan tindakan, itu pasti kita berikan sanksi juga. Sekarang lagi berproses ya. Jadi kita tegakkan keadilan pada siapa pun,” tegas Sarmuji.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar ini juga mengingatkan bahwa mekanisme sanksi internal ini merupakan amanat Anggaran Dasar dan Kode Etik partai. Seluruh kader, tanpa memandang posisi dan jabatan, terikat pada ketentuan yang sama. Publik pun menanti bagaimana hasil investigasi nanti akan memengaruhi citra Golkar yang tengah bersiap menghadapi perhelatan politik nasional. Sarmuji memastikan, laporan akhir akan dirilis segera setelah seluruh bukti dan keterangan rampung diverifikasi, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan fitnah atau spekulasi di tengah masyarakat.

Baca juga:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
hendra-wijaya

Editor Politik. Mantan jurnalis cetak dengan spesialisasi politik elektoral. Menulis analisis kebijakan dan reportase parlemen.

Comments (0)

User