Gempa Susulan NTT Berlanjut hingga September 2026, Korban Jiwa 71 Orang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan aktivitas gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) diprediksi berlangsung hingga akhir September 2026. Hingga saat ini, jumlah gempa susulan yang tercatat mencapai 3.002 kali guncangan, sementara korban meninggal dunia akibat gempa bumi di wilayah tersebut bertambah menjadi 71 orang. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa pola aktivitas tektonik di kawasan tersebut masih menunjukkan fluktuasi signifikan yang memerlukan kewaspadaan ekstra dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Prediksi Gempa Susulan dan Analisis BMKG

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis pusat gempa nasional, BMKG mencatat frekuensi gempa susulan di NTT mengalami peningkatan dalam periode pengamatan terkini. Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa proses penyesuaian lempeng tektonik di wilayah perbatasan Sunda-Australia masih berlangsung aktif. "Kami memproyeksikan gempa susulan akan terus terjadi hingga September 2026 dengan magnitudo bervariasi," ujar Dwikorita dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (18/8/2026).

Dia menyatakan bahwa gempa utama yang mengguncang wilayah NTT beberapa waktu lalu telah mengubah struktur tekanan batuan di sekitar zona sesar aktif. Akibatnya, masyarakat dihimbau untuk tidak menganggap remeh gempa susulan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tambahan pada bangunan yang telah retak. Di Desa Reok, Kabupaten Manggarai, sebuah masjid mengalami kerusakan parah akibat guncangan yang terus berlanjut, menandakan kerentanan infrastruktur di wilayah tersebut terhadap aktivitas seismik.

Korban Jiwa dan Dampak Infrastruktur

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT menyampaikan data terbaru mengenai korban jiwa akibat gempa bumi dan tanah longsor yang dipicu oleh guncangan tersebut. "Tim gabungan telah memverifikasi jumlah korban meninggal dunia menjadi 71 orang, sementara ratusan warga lainnya mengalami luka-luka dan trauma pascabencana," demikian pernyataan resmi yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat di Kota Kupang, Senin (18/8/2026).

Selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur mencakup rumah tinggal, fasilitas kesehatan, jembatan penghubung, dan sarana ibadah. Masjid di Reok yang atapnya ambruk dan dindingnya retak parah menjadi salah satu bukti visual dari kekuatan gempa yang telah melanda NTT. Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk mempercepat proses evakuasi dan penyaluran bantuan logistik ke lokasi-lokasi terdampak.

Respons Pemerintah dan Koordinasi Penanganan

Dalam menindaklanjuti perkembangan kondisi pascagempa, Pemerintah Provinsi NTT bersama Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi tingkat menteri. Menteri Sosial menyatakan bahwa bantuan darurat berupa makanan, obat-obatan, dan tenda hunian telah didistribusikan ke posko-posko pengungsian. "Keputusan untuk menetapkan status darurat bencana diambil berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, guna memastikan alokasi anggaran dan sumber daya dapat berjalan optimal," tegasnya usai Pleno Koordinasi di Jakarta.

Di tingkat legislatif, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan akan mengawal alokasi dana tanggap darurat dan rehabilitasi pascabencana di NTT. Anggota Komisi VIII DPR dari fraksi tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat NTT. Pemerintah daerah juga telah membentuk satuan tugas terpadu yang beroperasi 24 jam untuk memantau pergerakan gempa susulan dan memberikan peringatan dini kepada warga yang tinggal di zona rawan bencana.

Dengan mempertimbangkan prediksi BMKG mengenai berlanjutnya gempa susulan hingga September 2026, berbagai pihak bersepakat untuk memperpanjang masa tanggap darurat dan memperkuat sistem mitigasi bencana di seluruh wilayah NTT. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengikuti arahan petugas, dan mengungsi ke lokasi aman yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.