Gedung Bapenda DKI Terbakar, Seribu ASN Disiapkan Skema WFH Bergantian

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) secara bergantian bagi sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) menyusul kebakaran yang melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Kebijakan sementara tersebut ditetapkan untuk menjaga keselamatan pegawai sekaligus memastikan layanan pendapatan daerah tidak terhenti pasca-insiden.

Kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI itu mengakibatkan aktivitas perkantoran tidak dapat berjalan secara normal. Berdasarkan peninjauan awal di lokasi, sejumlah ruang kerja mengalami kerusakan sehingga belum memungkinkan untuk ditempati kembali dalam waktu dekat. Petugas gabungan masih melakukan pendataan terhadap tingkat kerusakan bangunan serta aset yang berada di dalamnya.

Pemprov DKI menegaskan penyesuaian pola kerja ini bersifat sementara hingga proses pemulihan gedung dinyatakan rampung. Seluruh pegawai yang terdampak akan diatur dalam jadwal rotasi agar pelayanan publik, khususnya administrasi perpajakan daerah, tetap berjalan optimal meski sebagian besar pegawai bekerja dari kediaman masing-masing.

Skema Kerja Bergantian Disusun per Unit Kerja

Dalam rapat koordinasi internal yang digelar menyusul insiden tersebut, Pemprov DKI memutuskan pembagian jadwal kerja pegawai berdasarkan unit kerja dan kebutuhan layanan. Sebagian pegawai akan bertugas di kantor-kantor alternatif yang disiapkan, sementara sisanya melaksanakan tugas dari rumah dengan tetap memantau sistem kerja daring yang dimiliki Bapenda DKI.

"Kami menyiapkan pengaturan kerja bergantian bagi kurang lebih seribu pegawai. Prinsipnya, keselamatan ASN menjadi prioritas, tetapi pelayanan kepada wajib pajak tidak boleh berhenti," ujar Kepala Bapenda DKI Jakarta dalam keterangannya.

Ia menambahkan, rotasi kerja akan dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan perbaikan gedung. Pegawai yang bertugas dari rumah diwajibkan tetap dapat dihubungi selama jam kerja dan melaporkan progres pekerjaan kepada atasan masing-masing melalui kanal resmi yang telah ditetapkan.

Layanan Perpajakan Dipastikan Tetap Berjalan

Pemprov DKI memastikan layanan perpajakan daerah tetap beroperasi meski gedung utama Bapenda terdampak kebakaran. Wajib pajak tetap dapat mengakses pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, hingga pajak bumi dan bangunan melalui kanal daring yang selama ini tersedia, maupun melalui gerai pelayanan yang tersebar di wilayah Ibu Kota.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Seluruh kanal pembayaran pajak daerah, baik daring maupun gerai pelayanan, tetap dibuka seperti biasa. Kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tanpa harus datang ke gedung yang terdampak," ucapnya.

Bapenda DKI juga menyiapkan meja layanan informasi di lokasi alternatif untuk menampung konsultasi wajib pajak yang memerlukan penjelasan langsung. Nomor layanan resmi dan kanal pengaduan tetap aktif guna menjawab pertanyaan masyarakat terkait administrasi perpajakan selama masa transisi ini.

Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran Gedung Bapenda DKI masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Petugas pemadam kebakaran sebelumnya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api dan mencegah kobaran menjalar ke bangunan di sekitarnya. Proses pendinginan dilakukan guna memastikan tidak ada titik api yang tersisa.

Pemprov DKI menyatakan akan menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut, termasuk mengevaluasi standar keselamatan gedung-gedung pemerintahan di lingkungan Ibu Kota. Dokumen penting terkait data pendapatan daerah dipastikan terlindungi karena sistem informasi perpajakan telah didukung pencadangan data di pusat data yang terpisah dari gedung utama.

"Sistem dan data perpajakan kami memiliki cadangan di pusat data terpisah sehingga tidak ikut terdampak. Fokus kami saat ini adalah pemulihan operasional dan keselamatan pegawai," tuturnya.

Pemulihan Gedung Menjadi Prioritas

Pemprov DKI menargetkan proses penanganan pascakebakaran berlangsung cepat agar aktivitas perkantoran dapat kembali normal. Tim teknis akan menilai kelayakan struktur bangunan sebelum pegawai diizinkan kembali bekerja di lokasi tersebut. Selama masa pemulihan, koordinasi antarperangkat daerah terus dilakukan untuk memastikan target penerimaan pajak daerah tetap tercapai sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan kerja bergantian ini akan terus dievaluasi dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan rekomendasi tim teknis serta perkembangan pemulihan gedung. Pemprov DKI meminta dukungan seluruh pegawai agar tetap menjalankan tugas dengan disiplin meski pola kerja berubah untuk sementara waktu.