Fraksi PAN Minta Sosialisasi Tapera Ditingkatkan dan Kebijakan Adil

JAKARTA — Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan sosialisasi program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera belum berjalan efektif di tengah masyarakat, sehingga sebagian peserta belum memahami mekanisme setoran, manfaat, maupun skema pengembalian dana. Fraksi tersebut juga menegaskan bahwa setiap keputusan menyangkut pelaksanaan Tapera harus mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh peserta, termasuk pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah. Pernyataan itu disampaikan dalam pandangan fraksi terhadap program penyediaan perumahan bagi rakyat yang dibahas di lingkungan parlemen.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tabungan Perumahan Rakyat, setiap pekerja dan pemberi kerja wajib menyetor iuran dengan persentase tertentu dari penghasilan pekerja. Dana yang terkumpul dikelola untuk membiayai pemilikan rumah, baik melalui kredit kepemilikan rumah maupun pembiayaan pembangunan rumah susun. Dalam praktiknya, sejumlah peserta mengaku menerima informasi yang belum lengkap mengenai tata cara pencairan dan hak atas dana tabungan yang telah disetorkan bertahun-tahun.

Sosialisasi Dinilai Belum Merata

Fraksi PAN menilai penyebaran informasi mengenai Tapera masih terpusat di kota-kota besar dan belum menjangkau daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi. Padahal, pekerja di sektor informal dan pekerja pabrik di kawasan industri merupakan kelompok yang paling membutuhkan akses perumahan terjangkau. Ketika informasi tidak tersampaikan secara utuh, masyarakat cenderung memandang iuran sebagai potongan penghasilan tanpa manfaat yang jelas.

Untuk itu, fraksi tersebut menyarankan pemerintah dan lembaga pengelola melakukan sosialisasi berjenjang, mulai dari tingkat kementerian hingga pemerintah daerah, kelurahan, serta asosiasi pekerja. Materi sosialisasi perlu disusun dalam bahasa yang mudah dipahami, memuat ilustrasi perhitungan iuran, estimasi manfaat, serta prosedur pengajuan pembiayaan perumahan. Pemerintah juga diminta memanfaatkan kanal digital resmi agar pekerja dapat mengakses informasi kapan saja.

Menurut fraksi tersebut, efektivitas sosialisasi tidak cukup dihitung dari jumlah kegiatan, melainkan dari tingkat pemahaman peserta. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala dengan indikator yang terukur, seperti jumlah peserta yang memahami skema iuran dan jumlah pengajuan pembiayaan yang disetujui. Dalam rapat bersama pemangku kepentingan, fraksi meminta data mengenai cakupan sosialisasi di setiap provinsi dilaporkan secara transparan.

Prinsip Keadilan Menjadi Tuntutan Utama

Aspek keadilan menjadi sorotan utama dalam pandangan Fraksi PAN. Fraksi menegaskan bahwa kebijakan Tapera harus dirancang agar manfaatnya dirasakan secara proporsional oleh seluruh lapisan pekerja, bukan hanya kelompok dengan penghasilan tinggi. Besaran iuran dinilai perlu mempertimbangkan daya beli pekerja di daerah dengan upah minimum berbeda-beda.

Selain itu, fraksi tersebut menyatakan mekanisme pengembalian dana bagi peserta yang tidak jadi membeli rumah harus transparan dan mudah ditempuh. Peserta berhak mengetahui posisi dana tabungannya, termasuk nilai pengembangan dan ketentuan penarikan. Ketika terdapat ketidakjelasan, kepercayaan publik terhadap program dapat menurun dan kepatuhan iuran pun melemah.

Fraksi PAN juga meminta perlindungan hukum bagi pekerja yang merasa haknya tidak terpenuhi. Mekanisme pengaduan yang responsif perlu disediakan dengan waktu penanganan yang jelas. Dalam pandangannya, keadilan tidak hanya menyangkut besaran iuran, tetapi juga kualitas layanan, kepastian waktu, dan kesempatan yang sama bagi peserta dari berbagai kalangan.

Rekomendasi Fraksi untuk Perbaikan Tata Kelola

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Fraksi PAN mengusulkan sejumlah perbaikan tata kelola. Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga pengelola agar data peserta terintegrasi dan layanan menjadi lebih cepat. Kedua, anggaran sosialisasi dialokasikan secara khusus dengan prioritas pada daerah yang tingkat pemahamannya masih rendah. Ketiga, pelaporan berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan secara berkala untuk memastikan capaian program sesuai target.

Selanjutnya, fraksi meminta pemerintah menyusun skema insentif bagi pemberi kerja yang patuh menyetor iuran karyawan, sekaligus sanksi tegas bagi pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban tersebut. Kombinasi insentif dan penegakan aturan dinilai mampu memperluas kepesertaan dan menjaga keberlanjutan dana.

Fraksi PAN menyatakan bahwa Tapera merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi rakyat, sejalan dengan amanat konstitusi. Namun, instrumen tersebut baru bermanfaat apabila sosialisasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan kebijakan diterapkan secara adil. Fraksi menegaskan kesiapannya mendukung perbaikan regulasi maupun tata kelola, sepanjang manfaat program benar-benar dirasakan oleh peserta.

Keputusan akhir atas usulan tersebut diharapkan ditetapkan dalam pembahasan lanjutan bersama pemerintah. Fraksi meminta seluruh pihak menempatkan kepentingan peserta sebagai pertimbangan utama, sehingga program perumahan rakyat berjalan konsisten dan dipercaya publik.