Empat Bupati Siap Wujudkan Sekolah Rakyat Permanen

JAKARTA - Empat bupati menyatakan kesiapan membangun Sekolah Rakyat dengan fasilitas permanen dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (6/8/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan kepala daerah dari empat kabupaten yang telah menyatakan komitmennya untuk merealisasikan program prioritas nasional tersebut. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung tertutup selama kurang lebih dua jam, para bupati membahas skema pembangunan, pendanaan, serta kurikulum yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat.

Komitmen Kepala Daerah

Wakil Menteri Sosial, dalam keterangan persnya setelah pertemuan, menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program Sekolah Rakyat. "Kami menyambut baik kesiapan para bupati. Ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu," ujarnya.

Para bupati yang hadir mewakili wilayah dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional. Mereka menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada daerah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Salah satu bupati yang hadir, Bupati Kabupaten X, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk pembangunan sekolah tersebut.

"Kami siap membangun Sekolah Rakyat permanen. Ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap masa depan anak-anak di daerah kami," kata Bupati X dalam kesempatan yang sama.

Skema Pembangunan dan Pendanaan

Dalam rapat tersebut, dibahas pula skema pembangunan yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan dari Kementerian Sosial. Wakil Menteri Sosial menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan menyediakan pendampingan teknis dan sebagian anggaran, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan lahan dan infrastruktur dasar.

Selain itu, desain bangunan Sekolah Rakyat akan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan kapasitas tampung hingga 1.000 siswa per sekolah. Fasilitas yang direncanakan meliputi ruang kelas, asrama, perpustakaan, laboratorium, serta area olahraga.

Kepala Dinas Pendidikan dari salah satu kabupaten yang turut hadir menambahkan bahwa pihaknya akan menyiapkan tenaga pengajar yang profesional. "Kami akan merekrut guru-guru berkualitas dan memberikan pelatihan khusus agar metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dari keluarga prasejahtera," jelasnya.

Target dan Dampak Sosial

Program Sekolah Rakyat menargetkan penerimaan siswa pada tahun ajaran 2027/2028. Seleksi calon siswa akan dilakukan melalui verifikasi data dari Kementerian Sosial, dengan prioritas pada anak-anak yang berasal dari keluarga penerima bantuan sosial. Setiap siswa akan mendapatkan pendidikan gratis, termasuk biaya hidup, seragam, dan buku.

Wakil Menteri Sosial menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah biasa, melainkan lembaga pendidikan yang dirancang untuk membentuk karakter dan keterampilan siswa. "Kami ingin lulusan Sekolah Rakyat mampu mandiri dan bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu, kurikulumnya akan mengintegrasikan pendidikan formal dengan keterampilan vokasional," ujarnya.

Para pengamat pendidikan menyambut positif langkah ini, namun mengingatkan perlunya pengawasan ketat dalam pelaksanaan di lapangan. Mereka menilai bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi pendanaan dan komitmen politik jangka panjang.

Dalam menindaklanjuti pertemuan tersebut, Kementerian Sosial akan membentuk tim teknis yang bertugas melakukan survei lokasi dan menyusun rencana induk pembangunan. Tim ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait lainnya, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Empat bupati yang hadir menyatakan akan segera menerbitkan surat keputusan resmi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Mereka juga berkomitmen untuk melaporkan perkembangan proyek secara berkala kepada Kementerian Sosial. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia.