Empat Bupati Dukung Sekolah Rakyat Permanen untuk Putus Rantai Kemiskinan

JAKARTA — Empat bupati menyatakan kesiapannya membangun Sekolah Rakyat permanen di wilayah masing-masing setelah bertemu dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu (6/8/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan realisasi program prioritas pemerintah yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung tertutup selama dua jam tersebut, keempat kepala daerah menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan lahan dan anggaran daerah guna mendukung pembangunan fasilitas pendidikan berasrama. "Kami siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Sekolah Rakyat ini merupakan instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi," ujar salah satu bupati yang hadir, Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, dalam keterangan persnya.

Program Strategis Pengentasan Kemiskinan

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan formal berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Konsep ini mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pembinaan karakter dan keterampilan vokasional. Kementerian Sosial menargetkan pendirian sekolah di 100 kabupaten/kota pada tahap awal.

Wamensos, dalam sambutannya, menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung, melainkan membangun ekosistem pendidikan yang holistik. "Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), masih banyak anak usia sekolah yang tidak terlayani pendidikan layak karena kendala ekonomi. Sekolah Rakyat hadir menjawab persoalan tersebut," kata Wamensos saat membuka rapat.

Keempat bupati yang hadir mewakili wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia Timur dan Tengah. Mereka sepakat bahwa pembangunan permanen lebih efisien dibandingkan penggunaan bangunan sementara. "Kami akan menyiapkan tanah kas desa seluas minimal lima hektare untuk pembangunan sekolah dan fasilitas pendukung," tambah Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing, dalam sesi diskusi.

Komitmen Daerah dan Skema Pendanaan

Pemerintah daerah berkomitmen menyediakan lahan dan sebagian biaya operasional, sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial akan menanggung pembangunan fisik dan gaji tenaga pendidik. Skema pembiayaan ini diatur dalam Peraturan Presiden yang tengah disiapkan.

Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di tingkat kabupaten. "Kami sudah melakukan pemetaan calon siswa dari keluarga penerima bantuan sosial. Target kami, sekolah dapat beroperasi pada tahun ajaran 2027/2028," jelasnya.

Senada dengan itu, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, menekankan pentingnya sinkronisasi antara program Sekolah Rakyat dengan kebijakan pendidikan daerah. "Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk memastikan kurikulum dan tenaga pengajar sesuai standar nasional," ujarnya.

Dukungan Fraksi dan Pengawasan

Dalam kesempatan terpisah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Juru bicara fraksi, Ahmad Baiquni, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi warga miskin. "Kami akan mengawal alokasi anggaran dalam APBN 2027 agar program ini berjalan tepat sasaran," tegasnya.

Kementerian Sosial mencatat, hingga saat ini sudah ada 34 kabupaten/kota yang menyatakan komitmen serupa. Namun, baru empat bupati yang telah menyelesaikan kajian kelayakan lahan dan analisis kebutuhan. "Kami berharap daerah lain segera menyusul. Rapat koordinasi lanjutan akan digelar dua pekan mendatang untuk memantau progres," pungkas Wamensos.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pendidikan dianggap sebagai jalur paling efektif untuk memutus siklus kemiskinan karena memberikan bekal kompetensi bagi generasi penerus. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan target pengurangan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2028 dapat tercapai.