Ekonomi Biru Jadi Andalan Baru Pertumbuhan Indonesia

JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus menggenjot pengembangan ekonomi biru (blue economy) sebagai salah satu pilar utama pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Dengan luas laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, potensi sektor kelautan diestimasi mampu menyumbang hingga 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi berbasis laut berkelanjutan menjadi prioritas strategis.

Potensi dan Target Nasional

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB saat ini masih sekitar 5,6 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan nilai tambah melalui pengelolaan perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, energi laut, dan bioteknologi kelautan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target nilai ekonomi biru mencapai Rp12 triliun pada 2025. Program unggulan seperti perikanan tangkap terukur dengan kuota, budidaya lobster, dan pengembangan kawasan konservasi laut menjadi andalan.

Inisiatif dan Regulasi Pendukung

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Blue Economy. Regulasi ini mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap kegiatan ekonomi di laut. Selain itu, kerja sama dengan lembaga internasional seperti World Bank dan UNDP juga digalang untuk pendanaan dan transfer teknologi. KKP juga mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan pemulihan ekosistem mangrove serta terumbu karang yang rusak.

Dampak terhadap Masyarakat Pesisir

Pengembangan ekonomi biru diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 19,2 juta jiwa yang tinggal di kawasan pesisir. Program pemberdayaan nelayan kecil dan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan menjadi prioritas. Di sisi lain, sektor pariwisata bahari seperti Raja Ampat, Wakatobi, dan Bunaken mulai menerapkan sistem pariwisata berbasis konservasi yang membatasi jumlah pengunjung demi menjaga kelestarian alam. Data KKP mencatat, kawasan konservasi laut saat ini mencapai 23,5 juta hektare dan ditargetkan bertambah menjadi 30 juta hektare pada 2025.

Tantangan dan Harapan

Meski potensial, tantangan utama masih berupa illegal fishing, overfishing, dan pencemaran laut. Koordinasi antarinstansi dan penegakan hukum perlu diperkuat. Luhut menambahkan bahwa keberhasilan ekonomi biru sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan percepatan transformasi digital dan investasi hijau, Indonesia optimistis mampu menjadi poros maritim dunia sekaligus meraih pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dan informasi terkini, perkembangan di sektor ini menunjukkan tren yang positif dan patut dicermati oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.