Dukungan DPR Terhadap Kapolri Baru

Pada tanggal 9 Juni 2026, di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangka penetapan kepemimpinan baru di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait pelantikan tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Habiburokhman, menyampaikan pernyataan dukungan dan harapan terhadap upaya perbaikan institusi kepolisian ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap lembaga penegak hukum negara.

Proses Pelantikan dalam Kerangka Ketatanegaraan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan keputusan Presiden Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan wewenang tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memegang jabatan tertinggi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhitung sejak pelantikan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2026 di Jakarta. Pelantikan jabatan strategis di lingkungan aparatur negara dilaksanakan secara resmi untuk menegaskan berlakunya tugas, tanggung jawab, serta kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut. Dengan ditetapkannya pemimpin baru, maka roda kepemimpinan institusi kepolisian beralih secara konstitusional untuk menindaklanjuti program kerja serta tugas pelayanan keamanan yang menjadi mandat institusi tersebut.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan komisi yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, termasuk pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rapat kerja maupun dalam forum-forum resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi III secara berkala menilai pelaksanaan tugas kepolisian berdasarkan laporan kinerja, data yang disampaikan, serta hasil pengawasan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan di lingkungan Polri menjadi perhatian penting bagi Komisi III dalam menjalankan fungsi pengawasan yang telah ditetapkan berdasarkan UU mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya.

Penegasan Dukungan dari Lembaga Legislatif

Menanggapi pelantikan tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Habiburokhman, menyatakan sikap dukungan terhadap Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang baru saja dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dukungan lembaga legislatif diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas konstitusional institusi kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Saya menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Bapak Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Kami di Komisi III DPR RI memberikan dukungan penuh agar dapat menjalankan tugas dengan baik, serta berharap Polri terus melakukan perbaikan ke depan,"

Pernyataan langsung tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Habiburokhman, sebagaimana yang dicatat dalam pernyataannya terkait pelantikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 9 Juni 2026. Melalui pernyataan tersebut, disampaikan pula harapan agar institusi kepolisian dapat terus menindaklanjuti upaya perbaikan secara berkelanjutan, khususnya terhadap pelayanan publik, profesionalisme, serta akuntabilitas kinerja yang dapat diukur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Harapan Terhadap Perbaikan Berkelanjutan

Harapan akan perbaikan institusi kepolisian yang disampaikan oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut merujuk pada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang terukur. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi III kerap menegaskan pentingnya indikator kinerja yang jelas, tertib administrasi dalam penanganan perkara, serta optimalisasi mekanisme pengaduan masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh warga negara. Harapan tersebut tidak bersifat sesaat, melainkan menjadi agenda pengawasan yang akan terus dipantau melalui Rapat Koordinasi, rapat kerja, serta forum Pleno apabila diperlukan untuk membahas kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, dalam konteks hubungan kerja antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif di bidang keamanan, dukungan yang disampaikan oleh Fraksi maupun melalui komisi yang membidangi keamanan merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang berjalan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya kepemimpinan baru yang telah disahkan dan ditetapkan melalui proses resmi, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, berdasarkan data, serta berdasarkan UU yang mengatur tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara.

Dengan demikian, pernyataan dukungan dan harapan yang disampaikan pada tanggal 9 Juni 2026 menjadi bagian dari sikap kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pergantian kepemimpinan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sikap tersebut menegaskan pentingnya kesinambungan upaya perbaikan institusi, guna menjamin pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan mandat konstitusional yang diemban oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta seluruh jajaran di bawahnya.