DTKJ Usul Tarif Langganan TransJakarta Rp 200 Ribu Per Bulan, Diklaim Lebih Hemat bagi Pekerja

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengajukan usulan skema tarif berlangganan bagi layanan TransJakarta dengan biaya Rp 200 ribu per bulan. Langkah ini diklaim mampu meringankan beban biaya perjalanan harian, terutama bagi para pekerja yang mengandalkan transportasi umum dalam rutinitas sehari-hari.

Ketua DTKJ Sugihardjo mengungkapkan bahwa usulan ini merupakan bagian dari kajian komprehensif terkait penyesuaian tarif transportasi publik di Ibu Kota. Ia menekankan bahwa sistem berlangganan bukanlah hal baru dan telah terbukti berhasil di berbagai negara maju dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap moda transportasi massal.

"Kita mendorong tarif langganan. Di luar negeri banyak yang menggunakan sistem langganan," ujar Sugihardjo di Balai Kota Jakarta, dikutip Selasa (7/7/2026).

Mengurangi Beban Pengeluaran Pekerja Harian

Menurut analisis yang disampaikan, skema Rp 200 ribu per bulan ini jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan akumulasi tarif reguler per sekali jalan. Bagi pekerja kantoran yang menggunakan TransJakarta untuk pulang-pergi setiap hari, biaya transportasi bulanan bisa ditekan secara signifikan. Dengan asumsi 22 hari kerja dalam sebulan dan dua kali perjalanan per hari, biaya per perjalanan bisa turun drastis dibandingkan membayar tarif normal yang saat ini berlaku.

Kajian DTKJ menyoroti bahwa beban transportasi seringkali mengambil porsi cukup besar dari pendapatan pekerja di Jakarta. Dengan adanya opsi langganan, diharapkan para komuter rutin dapat memiliki kepastian anggaran bulanan sekaligus merasakan insentif ekonomi untuk terus menggunakan layanan publik daripada kendaraan pribadi.

Mencontoh Praktik di Kota-Kota Global

DTKJ melihat penerapan sistem langganan di berbagai kota besar dunia sebagai model yang patut ditiru. Kota-kota seperti London, New York, dan Tokyo telah lama menerapkan skema tiket musiman atau langganan bulanan yang memberikan akses tak terbatas pada jaringan transportasi publik mereka. Hasilnya, tingkat keterisian penumpang meningkat dan kepemilikan kendaraan pribadi di pusat kota berhasil ditekan.

Pendekatan ini sejalan dengan visi Jakarta untuk menciptakan ekosistem mobilitas perkotaan yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau. Dukungan terhadap usulan ini diharapkan datang tidak hanya dari sisi regulator, tetapi juga dari operator layanan agar skema tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Selain aspek ekonomi, skema langganan juga dinilai mampu menyederhanakan proses pembayaran bagi pengguna. Pengguna tidak perlu lagi melakukan transaksi harian atau khawatir terhadap saldo kartu uang elektronik, sehingga pengalaman bepergian menjadi lebih praktis dan efisien. Apaberita.com mencatat bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai teknis implementasi masih terus dilakukan antara DTKJ dengan pihak-pihak terkait.