DPRD Samarinda Dorong Keahlian Teknis Genjot Daya Saing Industri
Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan urgensi penguasaan keterampilan teknis terstandar sebagai fondasi utama memperkuat daya saing industri di wilayah Kalimant...
Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan urgensi penguasaan keterampilan teknis terstandar sebagai fondasi utama memperkuat daya saing industri di wilayah Kalimantan Timur. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menyatakan bahwa penyelarasan kompetensi angkatan kerja dengan permintaan sektor usaha merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda lagi, mengingat percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan maraknya investasi di daerah penyangga.
Dalam rapat koordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di ruang kerjanya, Selasa (8/9), Helmi mengungkapkan bahwa ketersediaan tenaga kerja lokal yang mumpuni secara teknis menjadi kunci agar masyarakat Samarinda dapat bersaing dan bukan sekadar menjadi penonton di tengah gelombang ekonomi baru. "Kita harus memastikan bahwa putra-putri daerah memiliki keahlian yang langsung terserap oleh industri. Jangan sampai lapangan kerja yang tercipta justru diisi oleh tenaga dari luar karena kita tidak siap," ujarnya.
Relevansi Pelatihan Vokasi Terbaru
Helmi menekankan bahwa kurikulum pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pendidikan vokasi harus terus diperbaharui agar relevan dengan perkembangan teknologi industri terkini. Menurutnya, era digitalisasi dan otomasi menuntut penguasaan perangkat lunak desain, pengoperasian mesin CNC, serta pemeliharaan alat berat yang menjadi kebutuhan mendasar di sektor konstruksi, pertambangan, dan perkebunan sawit. "Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pelatihan konvensional. Harus ada terobosan berbasis kebutuhan pasar," katanya.
Data dari Dinas Tenaga Kerja Samarinda menunjukkan bahwa pada tahun 2024, lebih dari 60 persen lowongan pekerjaan di sektor industri menuntut sertifikasi keahlian khusus, namun hanya sekitar 35 persen pencari kerja lokal yang memenuhi kriteria tersebut. Kesenjangan ini, menurut Helmi, menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera diatasi melalui penambahan anggaran pelatihan dan kemitraan dengan perusahaan.
Sinergi DPRD dan Dunia Usaha
DPRD Samarinda berencana mendorong pemerintah kota untuk mewajibkan perusahaan besar, terutama yang beroperasi di kawasan industri, menyelenggarakan program pemagangan dan pelatihan bersertifikat bagi warga setempat. Skema ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang langsung menyasar akar masalah pengangguran struktural. "Kami akan membahas aturan daerah yang bisa memberikan insentif bagi perusahaan yang aktif melatih tenaga kerja lokal, sekaligus sanksi bagi yang mengabaikannya," jelas Helmi.
Langkah ini disambut positif oleh kalangan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Samarinda, Darmawan Raharjo, dalam kesempatan terpisah, mengatakan bahwa pihaknya siap bersinergi asalkan pemerintah menyediakan data kebutuhan keterampilan yang akurat dan standar kompetensi yang jelas. "Dunia usaha membutuhkan kepastian bahwa lulusan pelatihan memang siap kerja. Jika DPRD dan Pemkot bisa menjamin mutu, kami akan menampung sebanyak mungkin," ucapnya.
Dampak terhadap Investasi dan IKN
Peningkatan keterampilan teknis dinilai akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Investor, terutama yang bergerak di sektor manufaktur dan infrastruktur, kerap menyoroti ketersediaan tenaga terampil sebagai faktor penentu lokasi. Helmi menegaskan bahwa posisi Samarinda sebagai gerbang utama menuju IKN harus dimanfaatkan untuk membangun pusat pelatihan industri kelas regional. "Kita ingin Samarinda tidak hanya menjadi jalur logistik, tetapi juga pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul," tegasnya.
Pemerintah Kota Samarinda sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp45 miliar dalam APBD 2025 untuk revitalisasi BLK dan pengadaan alat praktik modern. Kepala Dinas Tenaga Kerja Samarinda, Linda Astuti, menuturkan bahwa fokus pelatihan tahun ini meliputi operator alat berat, teknisi listrik industri, dan pengelasan bawah air yang sangat dibutuhkan proyek-proyek strategis nasional. "Kami menargetkan 2.000 peserta tersertifikasi pada akhir tahun," katanya.
Langkah Strategis DPRD ke Depan
DPRD Samarinda akan mengawal ketat implementasi program ini melalui fungsi pengawasan. Helmi menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil jajaran eksekutif setiap triwulan untuk mengevaluasi capaian pelatihan dan tingkat penyerapan lulusan oleh industri. Selain itu, dukungan terhadap UMKM juga menjadi perhatian, terutama dalam penguasaan pemasaran digital dan desain produk berbasis teknologi tepat guna. "Daya saing industri daerah tidak hanya ditentukan oleh pabrik besar, tetapi juga oleh ekosistem UMKM yang kuat," imbuhnya.
Dengan komitmen lintas sektor yang mulai terbangun, Samarinda diharapkan mampu mencetak tenaga kerja yang tidak hanya kompetitif di tingkat lokal, tetapi juga mampu menembus pasar kerja nasional dan bahkan regional. "Ini adalah investasi jangka panjang. Ketika SDM kita unggul, industri akan tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat," pungkas Helmi.
Comments (0)