Kemenpar Kembangkan Ekosistem Wellness Tourism Berkelanjutan untuk Daya Saing

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) secara resmi mengumumkan percepatan pengembangan ekosistem bisnis wellness tourism berkelanjutan dalam Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta, Senin (15/5/2025). Keputusan ini ditegaskan langsung oleh Menteri Pariwisata, Dr. Adi Wibowo, sebagai strategi fundamental untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di industri pariwisata kebugaran global. "Kita tidak hanya ingin menjual pemandangan, tetapi mengemas pengalaman transformatif yang memadukan kesehatan, budaya, dan alam," ujar Dr. Adi Wibowo dalam konferensi pers di Gedung Sapta Pesona. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang meminta agar sektor pariwisata diperluas ke segmen bernilai tambah tinggi melalui diversifikasi produk unggulan.

Strategi Pengembangan Tiga Pilar Utama

Dalam paparan teknisnya, Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ir. Siti Nuraini, memerinci struktur pengembangan yang bertumpu pada tiga pilar. Pertama, wisata kebugaran tradisional yang menggali potensi jamu, pijat refleksi, lulur rempah, dan ritual penyembuhan kuno lainnya sebagai kekayaan intelektual lokal. Kedua, wellness modern yang mencakup yoga, meditasi mindfulness, terapi holistik berbasis sains, serta program detoksifikasi dan diet klinis. Ketiga, ekowisata kebugaran dengan aktivitas fisik di alam sekaligus konservasi, seperti trekking di hutan lindung, bersepeda di kawasan pertanian organik, dan menyelam di zona konservasi laut. Kemenpar telah menetapkan sepuluh destinasi percontohan, antara lain Ubud di Bali, kawasan Borobudur-Yogyakarta, serta gugus pulau Raja Ampat di Papua Barat. Setiap lokasi akan dilengkapi pusat spa bersertifikasi internasional, klinik kesehatan holistik, dan jalur wisata terpadu yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar Global Wellness Institute. "Ini bukan proyek instan, tetapi transformasi menyeluruh yang menuntut ketepatan perencanaan dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan," tegas Ir. Siti Nuraini.

Potensi Pasar dan Target Devisa Ambisius

Berdasarkan olahan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemenpar, nilai ekonomi wellness tourism global menembus USD 850 miliar pada 2024 dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 7,2 persen. Ironisnya, Indonesia baru menyerap sekitar 2,1 persen dari kue tersebut, atau setara USD 17,8 miliar. Kepala BPS, Dr. Margo Yuwono, dalam rapat koordinasi tersebut menyebutkan bahwa dengan keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia serta warisan praktik kesehatan tradisional yang telah diakui UNESCO, Indonesia memiliki modal dasar luar biasa untuk merebut porsi lebih besar. Kemenpar mencanangkan target ambisius: meningkatkan pangsa pasar menjadi 5 persen pada 2028, yang diproyeksikan mendatangkan devisa hingga USD 50 miliar per tahun. Guna mencapai target itu, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan sebesar Rp 2,3 triliun melalui mekanisme APBN, KPBU, dan investasi swasta untuk periode 2025-2029. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, balai pelatihan sumber daya manusia, pusat promosi digital, serta riset dan pengembangan produk. "Angka ini adalah komitmen negara untuk menjadikan pariwisata bukan sekadar sektor pelengkap, melainkan lokomotif ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Dr. Adi Wibowo menegaskan.

Kolaborasi Lintas Kementerian dan Dunia Usaha

Untuk menjamin eksekusi yang terpadu, pada acara yang sama Kemenpar menandatangani serangkaian nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian teknis dan asosiasi industri. Menteri Kesehatan, dr. Budi Gunadi Sadikin, menyatakan pihaknya akan menyusun standarisasi kompetensi dan sertifikasi bagi para terapis, instruktur yoga, dan tenaga kesehatan pelaksana layanan wellness. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberlakukan protokol ketat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memastikan tidak ada proyek yang mengorbankan kawasan konservasi. Dari sisi korporasi, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menyampaikan dukungan penuh; Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan bahwa industri perhotelan siap berinvestasi memperbarui fasilitas spa dan mengembangkan paket-paket wellness yang dapat dipasarkan secara global. "Tren perjalanan pascapandemi menunjukkan lonjakan permintaan pengalaman wellness yang komprehensif, bukan sekadar pijat singkat, terutama dari wisatawan Eropa dan Asia Timur," ujar Hariyadi. Kemenpar juga menggandeng maskapai nasional, Garuda Indonesia dan Lion Air, untuk menyiapkan rute penerbangan langsung ke destinasi wellness dengan paket tarif khusus, sekaligus memperkuat promosi bersama di bursa pariwisata internasional.

Tantangan Strategis dan Mekanisme Pengawasan

Meski peta jalan telah disusun, Kemenpar mengidentifikasi tiga tantangan pokok. Pertama, kesenjangan kompetensi tenaga kerja lokal terhadap sertifikasi internasional; untuk itu, Kemenpar bersama Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pelatihan massal bagi 10.000 terapis dan pemandu ekowisata wellness sepanjang 2025-2026. Kedua, menjaga keseimbangan antara komersialisasi dan keberlanjutan budaya; Kemenpar akan membentuk Dewan Penasihat Adat di setiap destinasi guna memastikan kearifan lokal tidak tergerus, sekaligus mengatur batas daya dukung lingkungan melalui peraturan daerah khusus. Ketiga, infrastruktur digital dan aksesibilitas; pemerintah telah mengucurkan dana tambahan untuk perbaikan bandara perintis, dermaga, dan jaringan internet pita lebar di Indonesia bagian timur. Sebagai mekanisme pengawasan, Kemenpar akan membentuk Tim Koordinasi Nasional Wellness Tourism yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, dengan rapat evaluasi triwulanan. "Transformasi ini harus berjalan disiplin, terukur, dan tidak boleh menjadi proyek setengah hati," pungkas Dr. Adi Wibowo. Dengan seluruh perangkat kebijakan dan kolaborasi yang disiapkan, Kemenpar optimistis wellness tourism mampu menjadi pilar baru ketahanan ekonomi nasional, sejalan dengan target 15 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025.