DPRD DKI Desak Pemprov Tingkatkan Pengawasan Kasus DBD Jaksel

JAKARTA — Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pengawasan serta layanan kesehatan menyusul lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta Selatan yang menembus 1.314 kasus. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Komisi D dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, yang menilai penanganan wabah tidak cukup hanya bertumpu pada imbauan kepada warga.

"Kami meminta Pemprov DKI tidak sekadar mengimbau masyarakat menjaga kebersihan, tetapi juga memperkuat pengawasan di lapangan dan memastikan layanan kesehatan siap menerima lonjakan pasien," tegas Yuke Yurike dalam rapat tersebut.

Menurutnya, angka 1.314 kasus di Jakarta Selatan merupakan data yang signifikan dan memerlukan tindak lanjut konkret dari jajaran Dinas Kesehatan serta pemerintah kota administrasi. Ia menilai pola penanganan DBD selama ini cenderung reaktif, yakni baru bergerak setelah jumlah kasus meningkat tajam.

Pengawasan Wilayah Jadi Perhatian Utama

Komisi D menyoroti pentingnya pengawasan rutin di tingkat kelurahan dan kecamatan, khususnya pada kawasan padat penduduk yang berisiko tinggi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Yuke menyatakan, pengawasan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada warga melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk.

"Pengawasan harus dilakukan secara sistematis oleh petugas. Jangan sampai tanggung jawab pencegahan hanya dibebankan kepada masyarakat, sementara aparatur daerah tidak hadir secara aktif di wilayah," ujarnya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyajikan data kasus secara berkala dan terperinci per kecamatan agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Berdasarkan catatan Komisi D, sejumlah kecamatan di Jakarta Selatan menunjukkan tren kenaikan kasus yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama pada periode pergantian musim.

Layanan Kesehatan Diminta Siaga

Selain aspek pengawasan, Komisi D mendorong peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit daerah. Yuke menegaskan, penambahan kasus harus diimbangi dengan ketersediaan ruang perawatan, tenaga medis, serta logistik pendukung seperti cairan infus dan alat pemeriksaan darah.

"Jangan sampai warga kesulitan mendapatkan penanganan karena keterbatasan kapasitas fasilitas kesehatan. Ini persoalan layanan dasar yang harus dijamin negara," katanya.

Ia menambahkan, Komisi D akan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut melalui rapat kerja dengan mitra terkait untuk memastikan setiap rekomendasi dijalankan sesuai tenggat yang disepakati. Pengawasan anggaran juga akan dilakukan agar program pencegahan DBD tidak berhenti pada seremonial.

Dorongan Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah

Dalam rapat tersebut, Komisi D menekankan perlunya kolaborasi lintas perangkat daerah, mencakup Dinas Kesehatan, pemerintah kota administrasi, hingga jajaran kelurahan. Yuke menilai persoalan DBD tidak dapat diselesaikan secara sektoral karena berkaitan erat dengan sanitasi, pengelolaan sampah, dan tata ruang permukiman.

"Penanganan DBD memerlukan keputusan bersama. Kami mendorong adanya Rapat Koordinasi tingkat provinsi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar langkah penanganan terpadu," ucapnya.

Ia berharap Pemprov DKI menetapkan target penurunan kasus yang terukur, disertai evaluasi berkala yang dilaporkan kepada DPRD. Menurutnya, transparansi data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan hanya memenuhi kewajiban administratif.

Komisi D juga mengingatkan bahwa pencegahan DBD berkaitan langsung dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Lonjakan kasus di Jakarta Selatan, menurut Yuke, harus menjadi peringatan bagi seluruh wilayah DKI Jakarta untuk memperkuat sistem kewaspadaan dini.

"Kami akan terus mengawal persoalan ini. Kesehatan warga adalah prioritas yang tidak bisa ditawar," pungkasnya.