DPR Desak Verifikasi Berlapis KIP Kuliah Akibat Kesalahan Data Desil

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menerapkan mekanisme verifikasi berlapis dalam proses penyaluran bantuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Langkah tegas ini diambil menyusul banyaknya temuan kesalahan penetapan tingkatan desil ekonomi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memicu salah sasaran dalam mendistribusikan hak pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu.

Ketidaksesuaian data tersebut berdampak langsung pada calon mahasiswa dari keluarga prasejahtera yang justru tergusur dari daftar penerima manfaat. Sebaliknya, sejumlah keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu dilaporkan justru masuk dalam kategori desil rendah yang berhak menerima subsidi pendidikan tinggi tersebut.

Awal Terkuaknya Ketidaksesuaian Data Desil Ekonomi

Permasalahan ini mengemuka saat proses penerimaan mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) berlangsung. Banyak calon mahasiswa yang mengajukan KIP Kuliah terkejut lantaran status desil mereka dalam sistem DTSEN berada di tingkat tinggi (desil 6 ke atas), padahal kondisi riil ekonomi keluarga mereka sangat memprihatinkan.

Temuan ini memicu gelombang protes dari para wali murid dan organisasi mahasiswa yang menilai pemutakhiran data oleh kementerian terkait belum berjalan optimal. Banyak kasus menunjukkan bahwa indikator penentuan desil tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, seperti penilaian berdasarkan kepemilikan aset yang sudah rusak atau data pendapatan keluarga yang tidak lagi valid akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dorongan Mekanisme Verifikasi Berlapis oleh DPR

Menanggapi krisis validitas data ini, DPR meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tidak hanya bergantung pada data mentah DTSEN. DPR menekankan pentingnya pengawasan berjenjang sebelum penetapan final penerima KIP Kuliah dilakukan.

Adapun urutan langkah verifikasi berlapis yang diusulkan oleh komisi terkait meliputi:

1. Sinkronisasi Data Awal: Melakukan pencocokan data DTSEN dengan Pemutakhiran Data Mandiri yang diunggah calon mahasiswa secara transparan.
2. Uji Publik dan Validasi Perguruan Tinggi: Mewajibkan pihak rektorat atau pengelola KIP Kuliah di perguruan tinggi melakukan survei fisik (ground check) atau wawancara mendalam terhadap calon penerima yang data desilnya diragukan.
3. Keterlibatan Pemerintah Daerah: Melibatkan dinas sosial dan pemerintah desa/kelurahan setempat untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah diverifikasi kebenarannya melalui tinjauan langsung.
4. Kanal Pengaduan Terbuka: Menyediakan platform pelaporan publik yang aman bagi mahasiswa untuk menyanggah penetapan desil yang tidak sesuai realitas.

Dampak Langsung pada Calon Mahasiswa Miskin

"Data yang tidak presisi adalah bentuk ketidakadilan sosial bagi anak-anak bangsa yang ingin berkuliah. Jangan sampai anggaran negara yang fantastis untuk KIP Kuliah ini melayang kepada yang tidak berhak, sementara yang miskin justru terpaksa putus sekolah karena terganjal kesalahan angka desil," tegas perwakilan komisi di DPR dalam rapat kerja bersama kementerian mitra.

Dalam perhitungannya, kesalahan penetapan desil ini berpotensi menggagalkan ribuan calon mahasiswa berprestasi dari latar belakang ekonomi lemah untuk melanjutkan studi ke jenjang tinggi. Oleh karena itu, DPR menegaskan bahwa pembenahan sistem integrasi data harus diselesaikan sebelum penetapan kuota penerima KIP Kuliah tahun anggaran berjalan difinalisasi.

Dengan adanya verifikasi berlapis ini, diharapkan penyaluran dana KIP Kuliah dapat kembali pada marwahnya, yakni memutus rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkeadilan di seluruh pelosok Indonesia.