Dosen Cornell Siapkan Mosi Tidak Percaya

ITHACA, Amerika Serikat — Para dosen di Cornell University tengah bersiap untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap jajaran administrasi kampus. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas kinerja pimpinan universitas yang dinilai lamban dan kurang transparan dalam menangani kasus dugaan pemerkosaan secara berkelompok yang terjadi pada tahun 2024 silam.

Gerakan ini dipelopori oleh Paul Ortiz, seorang profesor sejarah tenaga kerja di Cornell University. Melalui resolusi yang telah disiapkan, ia bersama puluhan rekannya berharap agar suara para akademisi dapat didengar oleh pimpinan kampus. Resolusi tersebut rencananya akan dibahas dan dipertimbangkan oleh anggota Cornell University Faculty Senate pada 14 Oktober mendatang.

Publik Menuntut Pertanggungjawaban

Kasus dugaan pemerkosaan berkelompok yang menjadi pemicu kemarahan ini pertama kali mengguncang komunitas kampus Cornell pada tahun 2024. Sejak saat itu, mahasiswa, alumni, hingga tenaga pengajar terus menyuarakan kekecewaan mereka terhadap respons administrasi yang dinilai tidak memadai. Banyak pihak menilai bahwa universitas lebih mengutamakan citra kampus dibandingkan dengan menjamin keamanan serta keadilan bagi korban.

Para pengusul mosi tidak percaya menegaskan bahwa hal ini bukanlah sebuah tindakan yang diambil secara terburu-buru. Menurut mereka, berbagai upaya untuk berdialog telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini lah yang akhirnya mendorong para dosen untuk mengambil langkah politik akademik yang terberat, yaitu menjatuhkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan universitas.

"Kami tidak mengambil langkah ini dengan ringan. Namun, setelah berbulan-bulan tidak adanya pertanggungjawaban yang nyata, kami merasa kewajiban moral kami sebagai pendidik adalah untuk bertindak demi keselamatan mahasiswa dan integritas institusi ini." - Paul Ortiz, Profesor Sejarah Tenaga Kerja Cornell University.

Tuntutan yang Diajukan Para Dosen

Selain menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan, resolusi yang diajukan juga memuat beberapa poin penting yang wajib ditindaklanjuti oleh pihak administrasi. Beberapa diantaranya yaitu sebagai berikut:

• Transparansi Investigasi: Menuntut keterbukaan terkait perkembangan investigasi kasus dugaan pemerkosaan berkelompok kepada komunitas kampus.
• Perbaikan Kebijakan Keamanan: Mendesak dilakukannya reformasi terhadap kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang telah dinilai usang.
• Perlindungan Bagi Korban: Memastikan adanya dukungan psikologis, akademik, serta perlindungan dari pembalasan bagi seluruh korban dan saksi.

Dampak yang Berpotensi Terjadi

Apabila mosi tidak percaya ini disetujui oleh mayoritas anggota Faculty Senate, maka hal tersebut akan menjadi sinyal kuat terhadap dewan pengawas universitas untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Cornell. Meskipun tidak serta merta menjatuhkan jabatan, suara tidak percaya dari senat fakultas merupakan tekanan politik yang sangat besar bagi jajaran tertinggi kampus.

Para pengamat pendidikan menilai bahwa hasil dari voting ini tidak hanya akan berdampak bagi Cornell University itu sendiri, namun juga dapat memicu gelombang tuntutan serupa di berbagai kampus lain di Amerika Serikat. Isu mengenai penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi kembali menjadi sorotan nasional, khususnya terkait pertanggungjawaban institusi terhadap keselamatan mahasiswanya.

Hingga saat ini, pihak administrasi Cornell University belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana mosi tidak percaya ini. Seluruh perhatian kini tertuju pada sidang Faculty Senate yang akan diselenggarakan pada 14 Oktober mendatang, yang dapat menjadi titik balik bagi masa depan tata kelola kampus tersebut.