DKI Jakarta Alokasikan Rp99,9 Miliar Beasiswa LPDP ke 11 Negara

Jakarta, Apaberita – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp99,9 miliar untuk program beasiswa melalui skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun anggaran 2027. Anggaran ini akan membiayai 100 warga Jakarta terpilih untuk menempuh pendidikan magister (S2) dan doktoral (S3) di 11 negara tujuan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia daerah.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, dalam rapat koordinasi dengan Komisi E DPRD DKI pada Senin (27/7/2026). "Ini adalah komitmen Pemerintah Provinsi untuk mencetak talenta unggul yang akan menggerakkan pembangunan Jakarta pascapemindahan ibu kota negara," ujar Nahdiana. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari kerja sama strategis dengan LPDP yang sudah berjalan, namun dengan skala dan nilai yang lebih besar.

Rincian Anggaran dan Distribusi Penerima

Alokasi Rp99,9 miliar tersebut mencakup seluruh biaya pendidikan, mulai dari biaya kuliah (tuition fee), biaya hidup, asuransi kesehatan, tiket pesawat, hingga tunjangan penelitian dan publikasi. Dari total 100 mahasiswa, sebanyak 70 orang akan menempuh program S2 dan 30 orang program S3. Nahdiana merinci, biaya rata-rata per mahasiswa diperkirakan mencapai Rp999 juta selama masa studi, dengan variasi tergantung negara tujuan dan durasi program.

Sebelas negara tujuan tersebut meliputi Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, Belanda, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Kanada, Swiss, dan Prancis. Pemilihan negara didasarkan pada pemeringkatan universitas di bidang-bidang prioritas pembangunan Jakarta, seperti teknik sipil, transportasi, perencanaan kota, teknologi informasi, manajemen publik, dan ekonomi hijau.

Mekanisme Seleksi dan Prioritas Bidang

Proses seleksi akan dilaksanakan secara terintegrasi antara Dinas Pendidikan DKI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI, dan LPDP. Nahdiana menyatakan, pendaftaran akan dibuka mulai triwulan ketiga 2026 melalui sistem daring terpadu. "Kami tidak hanya melihat kemampuan akademik, tetapi juga komitmen kembali ke Jakarta dan berkontribusi di sektor-sektor strategis," tegasnya. Setiap penerima beasiswa terikat kontrak untuk kembali bekerja di lingkungan Pemprov DKI atau badan usaha milik daerah selama minimal dua kali masa studi.

Bidang prioritas yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1257 Tahun 2026 mencakup: (1) Transportasi dan Infrastruktur; (2) Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (3) Digitalisasi Pemerintahan dan Keamanan Siber; (4) Ekonomi Kreatif dan Pariwisata; serta (5) Kesehatan Masyarakat dan Epidemiologi. Kuota akan dialokasikan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dukungan Legislatif dan Landasan Hukum

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menyambut baik penganggaran ini dan memastikan telah menyetujui dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. "Kami mendukung penuh karena ini merupakan investasi jangka panjang. DPRD akan mengawal agar tepat sasaran dan transparan," ujar Aziz di Gedung DPRD DKI. Ia menambahkan, pihaknya meminta Dinas Pendidikan melaporkan perkembangan setiap triwulan.

Landasan hukum program ini antara lain Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2025–2029, Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Luar Negeri, serta Nota Kesepahaman antara Pemprov DKI dan LPDP yang ditandatangani pada 15 Juni 2026.

Perbandingan dan Arab Kebijakan

Dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya, anggaran beasiswa LPDP DKI pada 2027 meningkat 42 persen dari alokasi 2026 sebesar Rp70,3 miliar untuk 75 mahasiswa. Kenaikan ini sejalan dengan arahan Penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk memperkuat cadangan talenta daerah di tengah transformasi Jakarta menjadi pusat ekonomi global pasca-IKN.

Selain beasiswa LPDP, Pemprov DKI juga mengalokasikan dana pendamping sebesar Rp15 miliar untuk program pelatihan bahasa dan persiapan akademik bagi calon penerima sebelum keberangkatan. Program tersebut akan dikelola oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Jakarta mulai Januari 2027.

"Kami berharap pada 2030, Jakarta memiliki setidaknya 500 lulusan universitas top dunia yang menempati posisi-posisi kunci di birokrasi dan sektor strategis," pungkas Nahdiana.